TERASLAMPUNG.COM, Palembang — Seratusan orang massa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) Sumsel, menuntut kepada DPRD Sumsel untuk menolak aturan pembatasan tiga kartu perdana untuk 1 NIK dan KK. Massa tersebut berkumpul di kantor DPRD Sumsel, Senin (2/4/2018) sekitar pukul 10.00 WIB.
Mereka membawa spanduk dan membagikan selebaran yang isinya memprotes keras kebijakan pemerintah dalam pembatasan penggunaan kartu perdana.
“Kami minta agar pemerintah membatalkan aturan ini. Karena berdampak negatif bagi kami para pedagang dan pengguna kartu,” kata Koordinator Aksi, M Tantowi Jauhari.
Para demonstran tersebut menggunakan baju putih-putih terdiri dari para pemilik konter HP dan pulsa di kota Palembang. Tantowi menegaskan, akibat pemberlakukan PM Kominfobno 21 tahun 2017 mengenai registrasi kartu prabayar penghasilan mereka turun drastis.
“Outlet seluler terancam tutup, ini berdampak pada 5 juta masyarakat Indonesia dalam industri pasar seluler ini,” jelas dia.
Tidak hanya itu, kata Tantowi, masyarakat Indonesia juga akan terkena dampaknya karena harga pulsa akan semakin mahal. Tidak ada lagi barang pengganti yang jadi solusi ketika terjadi troble layanan telekomunikasi.
“Masyarakat wilayah pedesaan dan pedalaman akan kehilangan akses mendapatkan layanan telekomunikasi,” kata dia.
senada diungkapan koordinator lapangan, Yossi. Dia menjelaskan, konter memiliki andil besar dalam memajukan industri seluler di tanah air, bahkan membawa dampak peningkatan ekonomi yang besar bagi masyarakat.
“Kalau diterapkan sama dengan membunuh pedagang seluler dan ini tidak sesuai dengan nawacita preaiden jokowi,” terangnya.
Yossi menambahkan, di Kota Palembang saja terdapat 500 outlet dan terdata sebanyak 800 ribu outlet dengan 1,5 juta pekerja di Indonesia. Artinya ada sekitar 5 juta jiwa tergantung dengan kartu perdana ini.
“Untuk itu kami menolak dengan tegas dan meninta pemerintah untuk menghapus aturan yang mengatur registrasi mandiri hanya 1 NIK 3 simcard,” tegasnya.
Pada demonstran kemudian diterima oleh komisi I DPRD Sumsel. Beberapa orang perwakilan demonstran menyampaikan aspirasinya langsung dalam audiensi yang dipimpin oleh ketua komisi I DPRD Sumsel, Budiarto Marsul.
TL/lenterapendidikan.com
