Lampung Peringkat Lima Penyaluran Raskin

  • Bagikan

Asisten II Adeham (kiri), Kepala Biro Ekonomi Pemprov Lampung Fahrizal (dua dari kiri), Kabag Humas dan Protokol Sumarju Saeni (kanan), Kepala Bulog Lampung Djoni Nur Ashari (dua kanan) dalam konfrensi pers tentang penyaluran beras bagi keluarga misnkin (raskinO di Ruang Asssten II, Selasa (13/1).

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–-Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung  berada pada peringkat lima  secara  nasional dalam pembagian beras untuk keluarga miskin (raskin) paling baik  dari sisi ketepatan, sasaran, jumlah dan  waktu.

Menurut Asisten II  Provinsi Lampung, Adeham, warga miskin di Lampung sekitar 573.954 rumah tangga prasejahtera (RPS) dengan jumlah raskin yang sudah disalurkan 8.609.310 kg (8.600 ton per bulan.), dengan asumsi  100 persen tersalur ke masyarakat. Data tersebut dapat dari program perlindungan sosial tahun  2011 yang dilaksanakan BPS.

“BPS akan mendata warga miskin dan hampir miskin  dalam waktu tiga tahun. Kemudian  data tersebut diserahkan kepada tim percepatan penanggulangan kemiskinan. Namun, pada  2014  BPS tidak mendata karena adanya pilkada dan pemilu dan rencananya BPS  akan mendata kembali pada Maret  tahun 2015,” kata Adeham saat Konpres di ruang rapat Assisten II, Selasa (13/1)..

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mengakui adanya kesalahan dalam memberikan data masyarakat miskin dan hampir miskin. Alasannya, pembagian raskin pada 2012-2014 menggunakan data tahun 2011.

Hal ini menyebabkan pembagian raskin kepada masyarakat tidak tepat sasaran.. Bahkan berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,  Penyaluran Raskin Provinsi Lampung ada sekitar 15 persen tidak tepat sasaran dan dinikmati masyarakat menengah keatas.

“Untuk tingkat nasional tidak ada satu provinsi pun  yang sampai 100 persen dalam pembagian raskin ini,”ujar Adhi Wiriana , Kepala BPS Provinsi Lampung, Selasa (13/1)

Adhi berharap agar  ke depan data yang ada dapat  diupdate melalui musyawarah daerah (Musdes), musyawarah kelurahan (Muskel). “Pada masa mendatang  kami berusaha ongkos jangan lagi dibebankan ke warga miskin tapi pemerintah daerah( Pemda) dan seharusnya menganggarkan untuk mengantarkan Raskin tersebut  ke rumah-rumah warga yang miskin,” kata Adhi.


Ariftama

  • Bagikan