Proyek Bilik Disinfektan Senilai Rp1 Miliar di Lampura Bermasalah, Ini Kata Dinkes dan Inspektorat

  • Bagikan
Penggiat literasi ‘Motor Pustaka’ Lampung Selatan, Sugeng Hariyono yang juga sebagai tim Satgas Penanganan Covid-19 Desa Pasuruan saat menunjukkan bilik penyemprot disinfektan yang dipasang di depan pintu masuk Kantor Desa Pasuruan. Warga membuatnya secara swadaya. Tidak perlu anggaran jutaan rupiah untuk membuatnya. Tak perlu uang dari pemerintah mengucur.
Penggiat literasi ‘Motor Pustaka’ Lampung Selatan, Sugeng Hariyono menunjukkan bilik penyemprot disinfektan yang dipasang di depan pintu masuk Kantor Desa Pasuruan, Lampung Selatan. Warga membuatnya secara swadaya. Tidak perlu anggaran jutaan rupiah untuk membuatnya. Tak perlu uang dari pemerintah mengucur. (Ilustrasi/Teraslampung.com)

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Proyek pengadaan 53 bilik disinfektan di Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2020 senilai Rp1.023.550.000 untuk penanganan pandemi Covid-19 diduga bermasalah. Indikasinya, biaya yang dikeluarkan untuk tiap bilik itu berpotensi di luar batas kewajaran.

Potensi ketidakwajaran harga itu tertuang jelas dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemkab Lampung Utara dengan nomor LHP : 39/LHP/XVIII.BLP/12/2020 tertanggal 15 Desember. Dalam LHP itu disebutkan bahwa selisih harga hingga 500 persen untuk tiap unit bilik tersebut.

Ringkasnya, hasil perhitungan BPK harga tiap bilik itu hanya berkisar antara Rp3,1 juta – Rp4,2 juta saja, sedangkan harga tiap unitnya dari PT SPB selaku rekanan ‎mencapai Rp17,5 juta. Dalam menentukan potensi ketidakwajaran harga itu, BPK menggunakan dua metode, yakni survei dan kontrak sejenis.

Hasil survei menunjukkan bahwa harga tiap unit bilik itu hanya Rp3.143.180. Jika harga itu dikalikan d‎engan jumlah bilik maka total biaya yang harus dikeluarkan hanya Rp166.588.540,00 saja.

Dengan metode survei ini, hasilnya ada selisih harga hingga 500 persen, tepatnya sebesar Rp760.911.460.

Metode kedua yang digunakan ialah merujuk pada kontrak sejenis antara PT SPB ‎dengan Dinas Perhubungan Lampung. Dalam kontrak tersebut tertera harga tiap unitnya hanya Rp4.250.000. Hasilnya: terdapat selisih harga sebesar Rp688.880.750.

Atas temuan ketidakwajaran harga itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Inspektur segera melakukan audit atas ketid‎akwajaran harga terkait pengadaan itu.

Selain itu, BPK juga meminta Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen terkait segera meminta penyedia pengadaan bilik segera menyerahkan surat bukti kewajaran harga dan dokumen pendukung pembuatan bilik tersebut.

Menyikapi temuan tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Lampung Utara, Hendri US mengatakan, persoalan ini telah ditangani oleh pihak auditor. Pihaknya juga telah mendapat informasi bahwa PPK kegiatan itu telah memiliki dokumen seputar kewajaran harga dalam pengadaan tersebut. Dokumen itulah yang akan digunakan untuk menjawab LHP BPK seputar temuan kegiatan itu.

“Saya dengar – dengar informasi dari PPK-nya, sudah ada itu,” kata dia belum lama ini.

Sayangnya, keterangan Hendri US ini bertolak belakang dengan keterangan pihak Inspektorat melalui Inspektur Pembantu Wilayah IV, Rofi Febriansyah.

Menurutnya, berdasarkan hasil audit Inspektorat, Inspektorat tidak bisa menyimpulkan apakah harga setiap bilik itu wajar atau tidak.

Kesimpulan ini dikarenakan pihak rekanan atau PPK Dinas Kesehatan ‎tidak dapat melengkapi dokumen mengenai kewajaran harga seperti seperti yang diharuskan. Berdasarkan kesimpulan itu, pihaknya m‎enyerahkan sepenuhnya persoalan ini pada BPK.

“Pihak rekanan tidak dapat melengkapi dokumen sebagai persyaratan untuk menentukan kewajaran harga hingga proses audit selesai,” jelas Rofi. ‎

Loading...
  • Bagikan