Proyek Jalan Diganggu Preman, Ini Kata Kadis PUPR Lampung Utara

  • Bagikan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara, Syahrizal Adhar
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara, Syahrizal Adhar

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Meskipun ‎salah satu proyek pembangunan terhenti akibat diduga diganggu sekelompok pemuda, namun Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara, Syahrizal Adhar mengaku belum menerima laporan seputar hal itu. Proyek yang terhenti itu adalah proyek pembangunan Jalan Simpang SD Muara Sungkai, Lampung Utara.

“Saya belum ada laporan. Laporan resmi secara tertulis,” kata Syahrizal Adhar, Kamis (18/11/2021).

Menurutnya, laporan seputar persoalan itu sangat penting. Dengan itu, mereka dapat menentukan langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi persoalan tersebut. Tak menutup kemungkinan jika mereka akan meminta saran dari aparat penegak hukum terkait persoalan itu.

“Negara ini, negara Indonesia, pemerintah daerah, Masa kalah dengan preman,” tuturnya.

Ia mengatakan, langkah ini merupakan acuan atau mekanisme yang harus dilakukan. Itu dikarenakan proyek pembangunan merupakan pekerjaan pemerintah meski dilaksanakan oleh pihak kontraktor.

“Nanti, kami lihat (apakah akan dipindahkan ke lokasi lain jika memang keselamatan para pekerja benar – benar terancam)” kata dia.

Sebagaimana dilansir dari tabikpun.com, proyek pembangunan ruas penghubung Jalan Simpang SD Muara Sungkai, Lampung Utara ke Kabupaten Way Kanan‎ terhenti setelah diduga beberapa pekerja mendapat ancaman dengan senjata tajam dari sekelompok orang.

Para pekerja proyek pembangunan dengan nilai berkisar Rp 900 juta itu akhirnya meninggalkan lokasi. Sejumlah alat berat yang sebelumnya berada di lokasi diangkut kembali meninggalkan tempat.

Akibat insiden itu, para pekerja mengalami trauma dan ketakutan. Asy Sadis Al Mushofa salah satu pekerja kemudian melaporkan kejadian itu ke Polres Lampung Utara, untuk ditindak lanjuti, dengan nomor laporan: STPL/1688/B-1/XI/2021 /SPKT Polres Lampung Utara, Rabu 17 November 2021.

Korban menceritakan peristiwa berawal dari Anggota DPRD Lampura berinisial JB melintas dan menegur para tukang yang sedang bekerja. “Kerja yang baik ya, kalau tidak sekali telepon langsung kumpul orang di sini,” kata Yanto rekan kerja Mushofa menirukan ucapan JB.

Namun selang 2 jam kemudian, JB meninggalkan lokasi, pria berjumlah empat orang mendatangi pekerja dan mengacam dengan senjata tajam untuk membubarkan proyek tersebut. “Bila masih dilanjutkan dia tak segan-segan untuk mengacak-acak proyek itu. Karena membawa badik, kami takut,” jelasnya.

Belum diketahui motif dari pembubaran proyek yang dilakukan oleh sejumlah orang tersebut. Kepala Desa Negeri Ujung Karang Supianto mengatakan, sebelumnya pihak rekanan telah melapor akan adanya aktivitas pekerjaan di wilayah tersebut. Namun untuk kejadian ini, ia belum mengetahui.

“Ya, benar rekannya sudah koordinasi, dan kami fasilitasi tempat tinggal. Sementara tidak ada warga yang komplain soal pekerjaan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Lampura berinisial JB ketika dikonfirmasi membantah hal itu. Menurutnya, apa yang disebutkan oleh pekerja proyek itu tidak benar. JB hanya menceritakan saat ia melintas di jalan tersebut, kendaraan pekerja menghadang jalan, kemudian ia menegur.

“Tidak mungkinlah saya melakukan hal itu. Saya Ketua Komisi yang mengadakan pembangunan itu. Dan tidak ada yang mau membubarkan proyek itu. Jadi apa yang disangkakan itu tidak benar,” kata JB melalui sambungan telepon, Rabu (17/11/2021) sore.

Pekerjaan perbaikan ruas jalan dan siring pasang di Desa Negeri Ujung Karang, Muara Sungkai, Jalan Simpang SD Penghubung Kabupaten Lampura dan Kabupaten Way Kanan, yang menggunakan APBD Kabupaten Lampura tahun 2021 tersebut, senilai Rp 987 juta, harus diselaikan selama 90 hari kerja dan saat ini baru sekitar 30 persen berjalan, dikerjakan oleh CV Mitra Muda Perkasa.

Akibat insiden itu, alat berat diangkut pulang dan pekerjaan jalan tersebut terpaksa dihentikan. Para pekerja berharap peristiwa ini segera ditangani pihak kepolisian, karena telah membuat mereka terancam keselamatannya.

  • Bagikan