Proyek Jembatan Gantung Wayrarem Lampura‎ Rp1,3 M untuk Siapa?

  • Bagikan
Uang/Ilustrasi
Uang/Ilustrasi

Oleh: Feaby Handana*

Kegaduhan demi kegaduhan terus terjadi dalam pengelolaan proyek di lingkungan Pemkab Lampung Utara tahun 2021. Yang terbaru adalah pengadaan proyek jembatan gantung ‎Wayrarem dengan nilai Rp1,3 miliar

Penyebabnya tak lain karena pengadaan proyek jembatan yang akan menghubungkan ruas jalan Bandarabung – Papanrejo itu terkesan dipaksakan. Kesan itu tertangkap jelas saat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara mengusulkan penggunaan metode penunjukan langsung untuk proyek tersebut.

Metode itu terpaksa dipilih lantaran metode lelang yang sebelumnya digunakan tak mampu menghasilkan pemenang proyek meski telah tiga kali dilakukan. Kepentingan rakyat menjadi bumbu utama untuk membuat metode terlihat sebagai pilihan bijaksana.

Melalui metode ini, pemenang proyek diyakini akan segera didapatkan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Romzi yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk proyek jembatan Wayrarem langsung bergerak cepat. Hasilnya, ia mendapatkan calon pemenang yang dianggap mampu untuk melaksanakan proyek ambisius itu.

Celakanya, kenyataan kadang tak sesuai harapan. Bukannya mendapatkan pemenang, Romzi malah harus menelan pil pahit. Calon pemenang yang direkomendasikannya ternyata hilang tanpa jejak. Yang bersangkutan malah tidak hadir saat tahapan pembuktian kualifikasi dilakukan.

Pihak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Lampung Utara pun tak bisa berbuat banyak. Membatalkan Calon penyedia yang direkomendasikan menjadi pilihan yang paling masuk akal. Keputusan ini kemudian mereka tuangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). Selanjutnya, BAHP itu disampaikan ke DPUPR pada tanggal 1 November 2021 lalu.

‎Dalih pun kemudian dikeluarkan oleh Romzi terkait kegagalan dalam proyek dengan metode penunjukan langsung itu. Ketidakhadiran calon penyedia yang direkomendasikannya tersebut diperkirakan akibat terlalu tingginya satuan harga dan juga keadaan lokasi proyek.

Kendati demikian, ‎kegagalan ini ternyata tak membuat Romzi patah arang‎. Ia pun kembali berupaya untuk mencari calon penyedia baru. Singkat cerita didapatlah satu calon penyedia baru yang disebutnya siap untuk mengerjakan proyek jembatan ini. Bahkan, nama calon penyedia baru diklaimnya itu telah disampaikan ke pihak BPBJ di hari yang sama saat BPBJ mengirimkan BAHP.

Menariknya, pihak BPBJ ternyata malah belum mengetahui apakah proyek ini akan dilanjutkan atau tidak. Masih belum ada permintaan dari DPUPR untuk melanjutkan atau menghentikan penunjukan langsung untuk proyek ini.

Belakangan diketahui ternyata langkah yang diambil oleh Romzi ini sepertinya tidak selaras dengan sikap Syahrizal Adhar (Kepala DPUPR). ‎Kala itu, Syahrizal lebih suka proyek itu dibatalkan ketimbang memaksakannya sehingga rentan dengan persoalan hukum di masa mendatang. Ia beralasan, perampungan proyek itu membutuhkan sekitar dua hingga empat bulan.

Meski begitu, Romzi masih tetap berkeyakinan jika waktu yang tersedia untuk pengerjaan proyek itu masih cukup. Calon penyedia terbaru itu diyakininya akan mampu mengerjakan proyek tersebut dalam waktu 45 hari atau selesai sebelum tanggal 25 Desember mendatang yang menjadi batas waktu pengerjaan proyek.

Banyaknya kejadian menarik yang terjadi dalam pengadaan proyek ini mau tak mau menimbulkan pertanyaan di benak publik. Mereka berupaya keras untuk menjawab semua pertanyaan itu sesuai dengan kemampuan dan pengalaman masing – masing. Jangan – jangan, kepentingan rakyat bukanlah tujuan utama di balik kengototan terlaksananya pengadaan proyek itu. Begitu pikir mereka.

Jika memang untuk rakyat, mengapa pimpinan dan bawahan di DPUPR itu memiliki sikap yang berbeda dalam proyek tersebut. ‎Mestinya selaku bawahan, Romzi wajib hukumnya untuk sejalan pemikiran dan tindakannya dengan atasannya. Kesalarasan mereka berdua sangat diperlukan supaya kebijakan yang dihasilkan akan benar – benar bermanfaat bagi rakyat.

Sayangnya, meskipun berusaha keras menjawab pertanyaan itu, jawaban – jawaban itu masih belum mereka temukan. Pertanyaan ‎yang tidak terjawab itu malah bermuara pada prasangka lainnya. Prasangka yang tak kalah dahsyatnya dengan prasangka sebelumnya. Bisa jadi kegagalan demi kegagalan dalam tiga kali proses lelang tersebut memang terpaksa dilakukan. Alasannya, mungkin karena calon pemenang yang dalam tiga kali proses lelang itu tidak sesuai harapan.

Prasangka publik yang muncul ini tentu‎ tidak dapat disalahkan. Toh, Lampung Utara pernah memiliki sejarah kelam dalam urusan proyek di masa pemerintahan sebelumnya. Kala itu pemenang lelang proyek disebut – sebut telah ditentukan jauh sebelum proses lelang dilakukan. Pengkondisian calon pengantin ini terjadi disebut – sebut setelah kesepakatan mengenai setoran atau fee proyek disepakati kala itu.

Meskipun begitu, sangat tidak bijak rasanya kita memiliki prasangka seperti itu. Pikiran buruk yang mengarah ke sana wajib dibuang jauh – jauh‎. Toh, kegagalan dalam tiga kali lelang proyek itu telah disebutkan alasannya. Semua alasan yang dikemukakan terbilang masuk akal karena berlandaskan pada aturan yang berlaku.

Kita hanya bisa berharap mereka yang terlibat di dalamnya tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah terjadi. Selain merugikan diri sendiri, kesalahan itu juga akan merugikan Lampung Utara. Kerugian yang akan membuat Lampung Utara kian terbelakang dalam urusan pembangunan.***

*Jurnalis Teraslampung.com

  • Bagikan