Proyek Jembatan Rp1,3 Miliar Vs Rolling Pejabat Lampung Utara

  • Bagikan
‎Pengambilan sumpah jabatan dalam promosi atau mutasi para pejabat Pemkab Lampung Utara, Selasa (9/3/2021).
‎Pengambilan sumpah jabatan dalam promosi atau mutasi para pejabat Pemkab Lampung Utara, Selasa (9/3/2021).

Oleh: Feaby Handana

Pengadaan proyek jembatan gantung Rp1,3 miliar Lampung Utara tahun 2021 akhirnya benar – benar dibatalkan. Dengan demikian, kontroversi seputar proyek jembatan ini berakhir sudah.

Sepintas, keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara untuk membatalkan proyek ini terlihat bijaksana, apalagi dibumbui dengan alasan yang terdengar masuk akal. Pembatalan itu sendiri disebabkan oleh persoalan waktu, satuan harga, dan kontrak kerja konsultan perencanaan.

Tiga alasan itu tentu diharapkan mampu menjadi peredam atas ‎kontroversi yang ‎selama ini mengiringi rencana pengadaan proyek itu. Kenyataannya malah sebaliknya. Justru lewat alasan inilah publik tahu jika pejabat terkait tidak cukup piawai dalam mengelola proyek itu. Ibarat pepatah ‘menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.

Kalau mereka piawai, tentu proyek itu dapat terlaksana sesuai rencana mereka. Lelang proyek berjilid – jilid tak perlu terjadi. Kemungkinan – kemungkinan terburuk seperti yang dialami dalam proses lelang proyek ini mestinya telah mereka perhitungkan sebelumnya. Langkah – langkah antisipatif harusnya telah disiapkan manakala kemungkinan terburuk tak dapat dihindari.

Sebelum merencanakan pengadaan proyek itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara tentu telah menyadari bahwa pembangunan sebuah jembatan membutuhkan banyak waktu. Tak kurang dari120 hari yang dibutuhkan untuk merampungkan sebuah jembatan. Proses lelang seyogianya dilakukan di rentang bulan Juni – Juli.

Celakanya yang terjadi tidak demikian. Lihat saja proses lelang proyek itu sendiri baru dimulai pada 4 Agustus lalu. Padahal, proses lelang itu memakan waktu sekitar 3 – 4 pekan lamanya. Dari sini saja, kita dapat memperhitungkan bahwa siapa pun yang menjadi pemenang kala itu akan memiliki waktu kurang dari 120 hari untuk menggarap proyek itu. Mengingat tenggat waktu pengerjaan proyek itu disebut – sebut jatuh pada tanggal 25 Desember.

Singkat cerita, lelang proyek pertama ini tak berhasil mendapatkan pemenangnya. Penyebabnya, sama sekali tidak ada perusahaan yang tertarik untuk melakukan penawaran. Mestinya dengan kegagalan ini, pihak DPUPR ‎cepat mengambil keputusan untuk membatalkan proyek itu karena waktu yang tersedia memang tidak banyak lagi.

Persoalan waktu sepertinya hanya menjadi nomor sekian untuk mereka. Dengan dalih memperjuangkan keinginan rakyat, ‎proyek itu kembali dilelang ulang untuk kali kedua pada 27 Agustus. Hasilnya masih juga sama dengan lelang sebelumnya. Seolah tak patah arang, mereka kembali meminta instansi terkait untuk melakukan lelang ketiga pada15 September. Hasilnya pun sudah diketahui bersama seperti apa.

Kegagalan demi kegagalan ini tak menyurutkan rencana mereka meski waktu yang tersedia hanya sekitar 100 hari. Metode penunjukan langsung pun dipilih sebagai jurus pamungkas‎ pada bulan Oktober. Tentunya jurus pamungkas ini diharapkan akan mampu merealisasikan rencana mereka. Bukannya dapat kabar gembira, kabar buruk harus kembali mereka terima. Dua kali penunjukan langsung, dua kali pula gagal mendapatkan pemenang.

Ketidakpiawaian mereka semakin jelas terlihat manakala mereka menyebutkan bahwa masa kontrak kerja konsultan untuk proyek itu akan habis di bulan ini. Kalau saja proyek itu tak jadi dibatalkan, tentu publik tak akan pernah tahu mengenai persoalan ini. Persoalan ini bisa jadi akan tertutup rapat – rapat jika proyek itu berhasil terlaksana dengan metode penunjukan langsung.

Kendati ketidakpiawaian itu terlihat jelas, tidak adil rasanya jika menganggap pejabat yang terkait proyek itu tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Hanya saja mungkin kemampuannya yang tidak cocok di posisi tersebut. ‎Persoalan ini tentu harus menjadi diperhatikan dengan serius oleh Pemkab Lampung Utara.

Kejelian dalam menempatkan seseorang di suatu jabatan ‎harus lebih diperhatikan lagi. Dengan begitu, persoalan serupa tidak akan lagi terjadi di masa mendatang. Persoalan seperti proyek ini sama sekali tidak ada manfaatnya baik bagi masyarakat maupun pemkab sendiri. Selain hanya akan menghambat laju pembangunan, persoalan sama juga akan kembali menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat.

  • Bagikan