Beranda Hukum PT KAI Lampung Gelar FGD Status dan Pengelolaan Aset

PT KAI Lampung Gelar FGD Status dan Pengelolaan Aset

497
BERBAGI

Teraslampung.com — PT Kereta Api Indonesia (Persero) menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) tentang status, batas dan pengelolaan aset PT KAI di Novotel, Senin (20/11/2017).

Narasumber pada FGD ini antara lain Direktur Aset PT KAI Dody Budiawan, Kepala Divre IV PT KAI Tanjungkarang Suryawan Putra Hiya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Sekjen BPN/ATR Nur Marzuki dengan dipandu oleh moderator Joko Setijowarno (akademikus).

Acara ini juga hadiri oleh kepala daerah, pimpinan Polda Lampung, Polres, Polsek,  Polrest Polsek , DPRD prov Kota/Kab , Kejaksaan, pimpinan Kodim dan Koramil, Kepala Instansi/ Dinas Pemerintah, Pimpinan BUMN/ Perusahaan, Kepala BPN, Akademisi, Camat, Lurah /Kepala Desa.

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, PT KAI adalah bagian dari membangun peradaban dan ini perlu dukungan dari KPK, bagaimana aset aset dikelola dengan baik dan banyak inovasi inovasi yang dilakukan untuk membangun kesejahteraan rakyat Indonesia.

“KPK itu bukan hanya bertugas nangkepin koruptor saja tetapi juga bertugas melakukan koordinasi, monitoring, supervisi dengan kejaksaan, kementeriandan juga pencegahan. Yang intinya KPK membangun kesejahteraan rakyat Indonesia, dan berharap agar PT KAI dapat memiliki daya saing,”kata Saut.

Menurut Saut dalam membangun kinerja dan daya saing itu harus bebas korupsi , kita menyelesaikan dulu masalah sederhana seperti soal groundcard dan banyak juga solusi yang lain yang bisa diselesaikan.

Transportasi adalah bagian dari pembangunan kesejahteraan, membantu PT KAI untuk menata aset aset, memastikan aset tersebut dimana dan baru diambil solusi sesuai dengan kemanusiaan.

“Bagaimana kita menyusun rencana kerja kedepan, menyelesaikan masalah aset aset PT KAI.”

Direktur bidang aset PT KAI Dody Budiawan mengatakan dengan digelarnya FGD ini sebagai salah satu upaya untuk memberikan kesepahaman tentang aset aset PT KAI.

“PT KAI memang sudah ada kerjasama dengan KPK, bagaimana pengelolaan kereta api dan kita melaporkannya ke KPK. Dan kami juga tidak sembarangan mengurus aset aset di KAI, semua ada dasar hukumnya tidak semena mena,”ujar Dody.

Sementara itu, Sekjen BPN/ATR Noor Marzuki memiliki program dari pemerintah untuk menata aset melalui pendaftaran tanah sampai selesai tahun 2025 , tanah bisa terdaftar dengan jelas, liasnya jelas, letaknya jelas.

“Sasaran kita adalah aset masyarakat, aset pemerintahan termasuk aset PTKAI dan tempat peribadatan umat, solusinya dengan adanya keadilan dan mediasi ,”jelasnya

Suryawan Putra Hia selaku Kepala PT KAI Divre IV stasiun tanjungkarang menegaskan pihaknya hanya menjaga dan mengelola aset, menjaga tanah yang masih kosong dan siapa yg menggunakan harus sesuai dengan aturan dankoordinasi, monitoring, supervisi dengan kejasaan. lementrrian yangibtibya membabgun kesejahteraan indonesia, dan berharap agar PT KAI dapat bersaing.

Loading...