Beranda Ruwa Jurai Bandarlampung Puluhan Hotel Keren dan Rumah Makan di Bandarlampung tidak Bayar Pajak Parkir

Puluhan Hotel Keren dan Rumah Makan di Bandarlampung tidak Bayar Pajak Parkir

1246
BERBAGI
Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Lampung: rumah sakit keren tetapi tidak membayar pajak parkir. (dok)
Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Lampung: rumah sakit keren tetapi tidak membayar pajak parkir. (dok)

Teraslampung.com — Puluhan hotel dan rumah makan di Kota Bandarlampung ternyata tidak membayar Pajak Parkir ke Pemerintah kota (Pemkot). Mereka tidak mau membayar pajak parkir sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

“Target pajak parkir  2014 Rp 5,36 miliar,  terealisasi sebesar Rp  3,03 miliar,atau 56,52 persen. Kendalanya sejumlah hotel dan rumah makan yang tidak membayar pajak parkir. Salah satu rumah sakit yang tidak membayar pajak parkir adalah  RS Pertamina Bintang Amin,” kata  Rifa’i  saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kota Bandarlampung, Selasa (20/1).

Terkait jumlah hotel yang menggan membayar Ia mengaku belum mengetahui secara rinci, Namun,  Rifa’i memastikan jumlahnya puluhan. Di antaranya adalah Hotel Amalia,Arinas,Grand Anugrah,Grande, dan Sheraton.

“Yang membayar pajak parkir hanya tiga, yaitu Hotel Ina Eight, Hotel Marcopolo dan Hotel Novotel,” kata Rifa’i.

Menurut Rifa’i, pengusaha hotel dan rumah makan sepakat tidak membayar pajak daerah tersebut dengan alasan mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung yang menjadi oragnisasi untuk Hotel dan rumah makan.

“Pengusaha selalu berlindung kepada PHRI, Mereka beralasan harus izin dulu ke PHRI, Kita paham jika asosiasi mau memberikan perlindungan kepada anggotanya, Namun,  yang menjadi masalah,, objek pajak kita bukan PHRI tetapi hotel. Ini yang harus kita luruskan. PHRI semestinya memberikan pengertian kepada para pengusaha tersebut, Bukan justru menghambat pembangunan.” kata Rifa’i.

Rifa’imenegaskan, kewajiban membayar pajak parkir sudah tertuang dalam Perda pajak Daerah. Sebab itu, kata dia,  regulasi terkait pajak itu semestinya di patuhi oleh semua objek pajak.

“Makanya, ketika nanti ada rapat dengar pendapat terkait pajak parkir, jangan hanya Dishub saja yang diundang. Kabag Hukum dan Asisten I pun harus diundang karena ini kaitannya dengan Perda,”kata dia,

Disinggung minimnya sosialisasi Perda tersebut,Rifa’i  menampik tidak sosialisasi yang dilakukan,alasannya selama ini pihaknya sudah melakukan pendekatan terhadap pengusaha hotel dan rumah makan terkait pajak parkir.

“Sudah kita sosialisasikan perda itu, saya kira menyangkut masalah kesadaran objek pajak,”tandasnya.

Dengan banyak botel dan rumah makan yang tidak membayar pejak tersebut, kata Rifa’i, ada sejumlah potensi PAD yang tidak tergali dan nilainya mencapai ratusan juta. “Sekitar Rp 500 juta potensi yang tidak tergali dengan tidak dibayarkannya pajak parkir itu oleh pengusaha hotel dan restoran,”tambahnya.

Menanggapi hal itu,  anggota Komisi III Yuhadi mengatakan pihaknya mengapresiasi kinerja Dishub karena ada peningkatan pendapatan  PAD setiap tahunnya, baik dari semua sektor retribusi maupun pajak.

Kendati demikian, Yuhadi mengaku  pihaknya tetap akan melakukan pengawasan dan evaluasi terkait tidak tercapainya target PAD di beberapa sektor. Seperti retribusi parkir dan pajak parkir.

“Dalam catatan kami, dari tahun ketahun ada peningkatan.Tahun 2010 PAD yang terserap Rp. 4 milyar,2011 Rp.6 miliar,2012  Rp.10 miliar, tahun 2013 Rp.10 miliar dan tahun 2014 Rp11 miliar lebih. Artinya secara akumulatif ada progress yang positif, Namun, hal itu harus kita koreksi kembali dimana kendalanya agar tahun 2015 ini peningkatan PADnya dapat mencapai target,”kata politikus Partai  Golkar ini.

Sekretaris Komisi III Muchlas Ermanto Bastari mengatakan, regulasi tentang tentang Pajak Daerah itu memang tidak memuat secara detil terkait pemilik usaha apa yang harus membayar pajak parkir,akan tetapi Muchlas berpendapat semestinya dengan dibayarnya pajak tersebut oleh pengusaha hotel dan restoran,hal itu berarti bentuk komitmen dan tanggung bersama antara pengusaha dan pemerintah daerah dalam membangun Kota Bandarlampung.

“Pengusaha harus ikut aktif membangun bersama dengan pemerintah,dengan adanya kepatuhan terhadap regulasi tersebut artinya itu sebagai bentuk tanggung jawab pengusaha terhadap kemajuan kota bandarlampung ini,”tegas Politisi PKS ini.

Sementara Ketua Komisi III Heriyadi Payacoen mengatakan pihaknya akan kembali mengagendakan rapat dengar pendapat kembali dengan memanggil PHRI Lampung.

“Kita akan agendakan hearing dengan PHRI dan Dishub kembali untuk mencari titik temu agar potensi dari pajak parkir ini dapat terpenuhi sesuai dengan yang ditargetkan,”kata dia.

Terpisah, Sekretaris PHRI Lampung Friandi menegaskan pengusaha hotel selalu tunduk,  patuh pada aturan, dan selama ini pemilik hotel tetap berpegang  pada Perda No. 1/2011 tentang Pajak Daerah.

“Kita selalu tunduk dan patuh pada aturan. Kami ini bukan sapi perah, PHRI berpegang pada pasal 47 ayat 2 Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pasal itu menyebutkan bahwa penyelenggaraan parkir yang diperuntukan bagi  kepentingan usaha pokoknya tidak termasuk objek pajak parkir,” kata Friandi.

Friandi mengaku, DPRD periode lalusudah merekomendasikan perlunya Pemerintah Kota Bandarlampung meninjau ulang Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur penarikan pajak parkir.

“DPRD periode lalu, pernah merekomendasikan wali kota meninjau ulang Peraturan Walikota  yang bertentangan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011, tapi saat itu rekomendasinya tidak diteken Ketua DPRD saat itu,” katanya.

Rizky