Puluhan Paket Proyek Infrastruktur Senilai Ratusan Miliar di Lampura Berpeluang Terapkan Penunjukan Langsung

  • Bagikan
Uang/Ilustrasi
Uang/Ilustrasi

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Lampung Utara menyampaikan,  tak menutup kemungkinan pengadaan puluhan paket proyek — yang sumber dananya dari utang  di PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) — akan dilaksanakan dengan penunjukan langsung. Hal itu jika dalam proses lelang proyek tidak ada  pemenang.

BACA: Utang Pemkab Lampung Utara ke PT SMI untuk Siapa

‎”Kalau menurut undang – undang diperbolehkan, kalau seandainya gagal, ya apa boleh buat kita seperti itu (penunjukan langsung). Namanya kami cari pemenang, kalau calon pemenang tidak sesuai kualifikasi (atau) tidak memenuhi syarat, ya apa boleh buat,” jelas Kepala BPBJ Lampung Utara, Chandra ‎Setiawan, Jumat (12/11/2021).

‎Ia mengatakan, proses pengadaan pelbagai proyek yang bersumber dari dana pinjaman daerah itu harus selesai di tahun ini. Pencairan dana PEN (yang bersumber dari utang di PT SMI) tersebut membutuhkan dokumen kontrak kerja antara Pemkab dengan pihak ketiga.

“Harus tahun ini karena proses dokumen kontraknya harus di ‎tahun ini untuk pengajuan (pencairan) dana 25 persennya. (25 persen) itu bukan uang muka, tapi untuk (pencairan) pinjaman tahap pertama sebesar 25 persen,” katanya.

Kendati demikia‎n, jadi atau tidak penggunaan metode penunjukan langsung terhadap proyek yang gagal mendapatkan pemenang setelah dilakukan lelang tergantung usulan dari instansi terkait. Jika permintaannya seperti itu maka pihaknya siap melaksanakannya.

Adapun mengenai berapa total paket proyek dana PEN yang telah mereka proses untuk dilelang, ia menguraikan, jumlahnya 48 paket proyek. Seluruhnya berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara, sedangkan proyek dana PEN yang dikelola oleh Dinas Perdagangan masih belum dilakukan pelelangan.

Proses lelang untuk ke-48 paket tersebut telah dimulai pada Kamis malah. Butuh sekitar 18 hari atau kurang dari tiga pekan untuk mengetahui siapa pemenang dari setiap paket proyek itu.

“(Dinas Perdagangan) belum menyampaikan dokumen untuk kami review (‎ditinjau). Tinggal masukin data ke sini untuk di-review baru lelang,” tutur dia.

‎Dengan dalih untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas infrastruktur di daerahnya, Pemkab Lampung Utara mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp124 miliar dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Total utang daerah yang disetujui sebesar Rp122 miliar.

Pinjaman itu bukannya tanpa bunga. Besaran bunga pinjaman yang harus dibayar oleh Pemkab Lampung Utara‎ selama lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp22 miliar. Dari Rp122 miliar itu, Dinas PUPR Lampung Utara mendapat alokasi dana sekitar Rp106 M. Sisanya dikucurkan ke Dinas Perdagangan.

  • Bagikan