Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Rakor Bulanan, Wabup Sri Widodo Kritik Pejabat Lampung Utara yang tidak Disiplin

Rakor Bulanan, Wabup Sri Widodo Kritik Pejabat Lampung Utara yang tidak Disiplin

197
BERBAGI
Rakor bulanan yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sri Widodo.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Masalah disiplin para pejabat kembali menjadi salah satu pokok pembahasan utama dalam rapat koordinasi (rakor) bulanan Pemkab Lampung Utara di Aula Tapis, Senin pagi (20/3/2017).

Dalam rakor bulanan itu, Wakil Bupati Sri Widodo yang kali ini mewakili Bupati Agung Ilmu Mangkunegara. mengatakan kedisiplinan merupakan bagian dari tanggung jawab para pejabat yang telah diamanahkan jabatan oleh pimpinannya. Untuk itu, kata Sri Widodo, mereka wajib menjunjung tinggi kedisiplinan agar dapat menjadi contoh yang baik bagi pegawai maupun masyarakat.

“Pejabat itu harus disiplin supaya dapat jadi contoh yang baik buat bawahan maupun masyarakat,” tegasnya dalam rakor.

Selain ‘menyentil’ tentang kedisplinan, orang nomor dua di Lampung Utara ini juga menyentil tentang pentingnya diadakannya rapat evaluasi secara berkala. Juga sosialisasi berbagai program baik yang akan maupun yang telah dijalankan oleh setiap instansi.

“Kegiatan Jumat bersih di kantor masing – masing juga harus dilakukan tiap pekannya supaya suasana kantor lebih indah dan nyaman bagi pegawai dan warga yang memiliki keperluan di kantor,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Partai Hanura Provinsi Lampung itu juga meminta Dinas Pendidikan segera melakukan pendataan terhadap sekolah – sekolah yang sarana dan prasarananya kurang baik. Tujuannya, supaya suana kegiatan belajar dan mengajar (KBM) dapat berjalan dengan nyaman dan aman.

“Kepada Dinas Tenaga Kerja, saya minta buatkan telaah mengenai tenaga kerja usia produktif agar dapat segera tersalurkan saat investor – investor menanamkan modal atau membuka usahanya di sini,” terusnya lagi.

Wabup juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengevaluasi semua program yang akan dijalankan supaya dapat diketahui dengan baik apakah program itu akan benar – benar bermanfaat atau tidak bagi warga. Jika memang bermanfaat maka program tersebut dapat dilanjutkan di masa – masa mendatang.

“Khusus untuk pengawasan dana desa, sejumlah instansi terkait harus dilibatkan agar berjalan sesuai dengan hasil musyawarah dan keinginan warga,” kata dia.

Loading...