Ramai Vaksin Covid-19, Apa Kabar Vaksinasi Dasar Balita?

  • Bagikan
Balita tetap harus diberi vaksin sesuai jadwal meskipun dalam kondisi pandemi. Foto ilustrasi: Shutterstock

Oleh: Sri Arifatul Aurora*

Badai virus Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, bahkan semenjak jumlah kasus positif menyentuh 1 juta orang. Beberapa upaya pencegahan serta penanggulangan telah dilakukan pemerintah sejak Februari 2020. Dimulai dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar, penerapan aturan work from home dan juga sekolah daring, penerapan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan), serta yang terbaru pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 ini menjadi angin segar dalam pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan efektivitas dan keamanan dari vaksin ini.

Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang menerima vaksin pada tanggal 13 Januari 2021. Vaksin yang dipakai adalah vaksin CoronaVac buatan Sinovac Life Science Co.Ltd. yang bekerja sama dengan PT Bio Farma. Pemberian vaksin oleh pemerintah masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, meskipun presiden sudah menjadi jaminan sebagai penerima pertama. Padahal, pemerintah mulai melaksanakan vaksinasi dengan harapan akan segera terbentuk herd immunity sehingga kasus positif dapat melandai.
Pro kontra terhadap vaksinasi nyatanya sudah berlangsung sejak lama, tidak hanya saat vaksin corona ini. Mereka yang menolak vaksin biasa masyarakat sebut dengan “anti-vaksin” dan “pro-vaksin” untuk sebaliknya. Perdebatan antara anti-vaksin dan pro-vaksin masih berlangsung sampai saat ini, terutama di media sosial. Tidak jarang info-info hoaks turut menyebar dalam perdebatan.

Termasuk kontra terhadap vaksinasi dasar yang merupakan program wajib pemerintah kepada balita. Vaksinasi dasar tersebut meliputi vaksinasi BCG, Polio, DPT, Hepatitis-B dan Campak. Pemerintah menyelenggarakan program vaksinasi dasar agar mendapatkan imunitas atau kekebalan anak dan pembasmian terhadap penyakit tuberkulosis, polio, difteri, hepatitis-B dan campak. Label bebas polio yang didapatkan Indonesia tahun 2014, merupakan bukti upaya vaksinasi yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1995. Namun saat ini masih banyak masyarakat yang menolak untuk memvaksin anaknya. Beberapa menolak karena mempertanyakan keamanannya, sebagian lain menolak karena mempertanyakan kehalalannya.

BACA JUGA:   Selamat Jalan Prof. Dr. Sunarto DM: Begawan Hukum, Sang Pendidik, dan Motivator...

Menurut data BPS pada tahun 2020 jumlah balita di Indonesia yang mendapatkan vaksinasi lengkap hanya 50,34 persen. Artinya hampir setengah dari balita Indonesia tidak mendapatkan vaksin dasar secara lengkap. Lebih lengkapnya pada tahun 2018, pada anak berusia 12 hingga 23 bulan sebesar 57,9 persen mendapat vaksinasi lengkap, 32,9 persen mendapat vaksinasi tidak lengkap serta sisanya 9,2 persen tidak mendapatkan vaksinasi (Riset Kesehatan Dasar, Kemenkes). Dari data tersebut terlihat bahwa cakupan vaksinasi dasar di Indonesia masih rendah. Terlebih yang tidak mendapatkan vaksinasi sama sekali.

Program vaksinasi dasar ini sejatinya sudah digratiskan oleh pemerintah melalui posyandu, Dimana pelaksanaan posyandu sudah ada di setiap desa di seluruh Indonesia. Menurut data Kemenkes pada tahun 2018 terdapat 173.750 posyandu aktif. Masyarakat bebas memilih antara vaksinasi gratis melalui posyandu atau membayar mandiri melalui praktik dokter/bidan. Pada tahun 2017-2018 pemerintah juga menggratiskan vaksin MR untuk anak di bawah 15 tahun. Padahal harga asli vaksin MR cukup mahal jika tidak digratiskan oleh pemerintah. Namun cakupan vaksin MR juga tidak memenuhi target pemerintah yakni 95 persen. Rilis terakhir dari kemenkes, rata-rata cakupan vaksin MR pada bulan Desember 2018 adalah 87,3 persen.

Vaksinasi MR pun tidak lepas dari pro kontra di masyarakat. Penolakan dari kelompok anti-vaksin massive dilakukan saat itu. Penolakan kemudian merembet ke vaksinasi dasar yang lain. Terbukti berdasarkan data BPS, cakupan vaksinasi dasar tahun 2019 hanya 47,21 persen balita yang mendapatkan vaksin lengkap.

Vaksinasi bertujuan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan terhadap suatu penyakit di masyarakat. Semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi. Artinya semakin banyak orang yang mendapat vaksin, semakin banyak juga orang kebal terhadap penyakit tersebut. Jika semakin banyak masyarakat yang menolak untuk divaksin, maka kekebalan yang telah terbentuk akan melemah atau immunity gap. Tidak menutup kemungkinan virus akan mudah menyerang kembali. Seperti halnya KLB Difteri yang menyerang kembali di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2017. Pun demikian dengan virus corona, jika vaksinasi tidak segera dilaksanakan di seluruh lapisan masyarakat maka herd immunity akan sulit terbentuk.

BACA JUGA:   Akuisisi Pertagas oleh PGN, Untung atau Rugi?

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan nampaknya harus bekerja lebih ekstra. Di tegah pro-kontra vaksin Covid-19, pemerintah jangan sampai melupakan vaksin dasar balita yang juga masih menuai pro dan kontra. Pemerintah harus mengambil langkah agar program vaksinasi bisa diterima seluruh masyarakat. Juga segera merumuskan kebijakan untuk mengurangi penolakan di masyarakat.

Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah edukasi. Pemerintah bisa melakukan edukasi melalui tenaga kesehatan atau tokoh masyarakat. Perlu disampaikan kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara kerja vaksin sehingga masyarakat tidak khawatir akan keamanan vaksin. Selain itu, perlu juga dijelaskan tentang bahan baku dan cara pembuatan vaksin agar tidak ada kekhawatiran mengenai kehalalan dari vaksin yang akan dipakai. Dalam hal ini pemerintah perlu melibatkan tokoh agama untuk menjelaskan perihal kehalalan vaksin. Adanya fatwa dari MUI untuk semua jenis vaksin akan menambah keyakinan masyarakat akan program vaksinasi.

Selain itu edukasi mengenai vaksinasi bisa mulai disampaikan pada bangku sekolah. Selama ini hanya bab virus yang diajarkan pada jenjang sekolah menengah. Tidak menutup kemungkinan jika bab vaksinasi masuk ke kurikulum sekolah, pengetahuan masyarakat akan semakin luas. Dengan begitu, edukasi tidak hanya dilakukan pemangku jabatan atau pemangku kepentingan, tetapi juga melalui anak-anak generasi penerus bangsa. Dengan harapan semakin kedepan penolakan terhadap vaksinasi terutama vaksinasi dasar semakin berkurang. Anak- anak balita saat ini, dalam 24 tahun ke depan merupakan SDM yang akan mengisi pada satu abad umur Indonesia. Visi Indonesia maju dimulai dari kesadaran akan pentingnya kesehatan dan vaksinasi.***

*Fungsional Statistisi di Badan Pusat Statistik Kab.Mesuji

 

  • Bagikan