Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara RAPBD Lampura 2015, Pemprov Harus Cepat Jemput ‘Surat Sakti’ di Kemendagri

RAPBD Lampura 2015, Pemprov Harus Cepat Jemput ‘Surat Sakti’ di Kemendagri

880
BERBAGI

Feaby/Teraslampung.com

KOTABUMI—Ketidakjelasan nasib Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lampung Utara (Lampura) tahun anggaran 2015 yang selama ini ‘tertahan’ di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akhirnya mulai menemukan titik terang.

Surat ‘sakti’ dari Kementerian Dalam Negeri yang selama ini menjadi ‘pengganjal’ bagi Pem‎prov untuk mulai mengevaluasi RAPBD Lampura telah terbit dan hanya tinggal respons cepat dari Pemprov untuk menjemputnya di Kemendagri. Hasil evaluasi Pemprov Lampung ini sangat diperlukan Pemkab Lampura untuk menetapkan RAPBD menjadi Peraturan Daerah APBD tahun 2015.

‎Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Lampura, Budi Utomo ketika dikonfirmasi, Senin (20/4), membenarkan bahwa pihak Kemendagri telah menerbitkan surat balasan terkait surat  Pemrov Lampung yang melakukan konsultasi mengenai RAPBD Lampura.

Selama ini, alasan utama keengganan pihak Pemprov untuk mulai mengevaluasi RAPBD Lampura semata – mata dikarenakan Pemprov khawatir pengevalusian RAPBD Lampura ini akan ‘bersinggungan’ dengan aturan‎. Mengingat sebelum ada RAPBD ini, Pemkab Lampura telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) pengganti APBD.

Menurutnya, karena surat dari Kemendagri ini merupakan surat balasan yang ditujukan kepada Pemprov Lampung maka yang paling berhak untuk mengambil atau menjemput surat balasan Kemendagri hanya Pemprov Lampung bukan Pemkab Lampura. “Karena ini surat balasan yang ditujukan kepada Pemprov maka hanya Pemprov yang berhak mengambilnya. Kita enggak berhak,” tuturnya.

Masih menurut Budi, surat dari Kemendagri ini terbilang penting alias kunci utama bagi Pemprov untuk menentukan apakah RAPBD Lampura dapat dievaluasi atau tidak‎. Sebab, tujuan utama terbitnya surat dari Kemendagri dimaksud ialah untuk menyelesaikan persoalan RAPBD Lampura.‎‎ “(Kita harap RAPBD ini segera dievaluasi). Karena surat itu untuk memfasilitasi atau menyelesaikan persoalan itu (RAPBD),” kata Budi.

Terpisah, Asisten ‎IV bidang Administrasi Umum Pemprov Lampung, Hamartoni Ahadis melalui pesan singkatnya, mengatakan bahwa Kepala Biro Keuangan Pemprov Lampung saat ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjemput surat dari balasan Kemendagri terkait polemik RAPBD Lampura.

Kendati demikian, dirinya belum berani bicara jauh apakah usai menerima surat tersebut, Pemprop Lampung akan segera mulai mengevaluasi RAPBD Lampura.

“Kami belum tahu isi suratnya dan tidak (mau) berandai – andai (apakah akan segera mengevaluasinya/atau tidak),” terang dia.

Sebelumnya, RAPBD Lampura tahun anggaran 2015 ternyata hingga kini belum dievaluasi atau dengan kata lain ‘ditahan’ oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Padahal, jika berpedoman pada aturan yang ada, RAPBD tersebut harus sudah dibahas paling lambat dua pekan terhitung sejak RAPBD itu disampaikan.

Sumber terpercaya‎ yang menolak disebutkan namanya membenarkan bahwa hingga kini RAPBD Lampura masih belum dibahas oleh Pemprov.

Ia juga mengatakan bahwa sejatinya RAPBD itu harus telah dibahas oleh Pemprov paling lambat dua pekan terhitung sejak RAPBD itu disampaikan‎ sebagaimana yang diatur dalam pedoman penyusunan RAPBD. Kendati demikian, ia berkeyakinan bila sejatinya Pemprop Lampung bukan dengan sengaja ‘menahan’ atau enggan untuk mengevaluasi RAPBD Lampura.

Keengganan Pemprop dikarenakan payung hukum terkait ‎yang menjadi dasar hukum pengesahan RAPBD Lampura yang dinilai telah melewati batas waktu yang ditentukan masih belum dikirimkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemprop. Selain itu, keengganan pihak Pemprop juga disebabkan oleh telah terbitnya Peraturan Bupati tentang APBD Lampura sebagai pengganti Perda APBD yang sempat cacat hukum.

“‎Karena (pengesahan RAPBD Lampura sudah) telat dan sudah keluar Perbup (APBD) makanya minta petunjuk dan surat dari Kemendagri‎. Mereka ‎(Pemprop) enggak mau kesalahan. (Jadi) Bukan nahan‎ (RAPBD),” kata sumber baru – baru ini.‎

Loading...