Raperda Ketertiban Umum Lampura, Ada Pasal dengan Ancaman Denda Rp50 Juta

  • Bagikan
Kantor DPRD Lampung Utara
Kantor DPRD Lampung Utara

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum yang sedang dibahas oleh panitia khusus DPRD Lampung Utara berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Potensi kegaduhan itu disebabkan adanya pasal ‘aneh’ dan besaran denda yang mencapai Rp50 juta.

Pasal aneh itu di antaranya larangan hewan peliharaan untuk berkeliaran, melakukan kebisingan yang mengganggu penghuni sekitar, dan menelantarkan pekarangan dimiliki atau dikuasai. Larangan – larangan itu termuat dalam pasal 14 butir a, b, dan c.

Adapun besaran denda dari setiap pelanggaran dalam raperda itu kecuali pelanggaran pasal 14 mencapai Rp50 juta. Ketentuan denda itu diatur dalam bab mengenai ketentuan pidana.

‎Ironisnya lagi, Raperda Ketertiban Umum itu diduga kuat menjiplak Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum milik Pemkot Semarang.‎ Dugaan penjiplakan itu diketahui saat wartawan membandingkan Raperda Ketertiban Umum Lampung Utara dengan Perda Kota Semarang.‎ Terdapat banyak kesamaan antar kedua peraturan tersebut.

‎Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Khusus Raperda Tentang Ketertiban ‎Umum, Herwan Mega mengatakan, pasal – pasal kontroversial berikut besaran denda yang ada dalam raperda itu masih dalam kajian pihak akademisi.

‎”Belum diputuskan apakah pasal – pasal itu akan digunakan atau diterapkan dalam aturan tersebut karena masih dikaji oleh pihak akademisi,” kata dia di gedung DPRD Lampung Utara, Selasa (30/3/2021).

Lantaran masih dalam kajian akademisi maka sejumlah pasal kontroversial belum dapat disetujui atau ditolak. Pengkajian dari akademisi merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum raperda itu diparipurnakan untuk disepakati menjadi perda.

“Jadi, kita tunggu dulu hasil kajiannya gimana,” jelasnya.

Adapun mengenai dugaan penjiplakan, Herwan mengaku tidak begitu mengetahuinya. Pansus yang digawanginya hanya menerima rancangan perda itu dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah selaku perumus Raperda Ketertiban Umum. Raperda ini merupakan raperda inisiatif dari lembaga legislatif.

“Setelah disusun oleh Bapemperda, rancangan perda itu diserahkan ke pansus untuk ditindaklanjuti,” terang dia.

Andai penjiplakan itu benar adanya maka hal itu sifatnya sekadar rujukan saja. Tidak semua pasal maupun ayat dalam perda yang diadopsi itu ditelan mentah – mentah oleh pansus. Inilah alasan mengapa diperlukannya kajian dari pihak akademisi.

“Prinsipnya hanya rujukan saja. Raperda itu masih harus disempurnakan karena setiap daerah memiliki karakternya masing – masing,” katanya.

Loading...
  • Bagikan