Raperda Pilkades Lampung Utara Sedang Dikaji

  • Bagikan

Feaby | Teraslampung.com

Kotabumi–Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura)  Hendry mengaku sedang  mengkaji dan menelaah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di wilayahnya.

“Raperda (Pilkades) itu sedang kita kaji sekarang,” tutur Hendry, melalui sambungan telepon, Kamis (26/2).

Setelah melakukan pengkajian atas Raperda yang diajukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lampura, masih menurut Hendry, Raperda dimaksud akan segera disampaikan dan dibahas bersama dengan Badan Legislasi DPRD. Kendati demikian, Raperda itu baru akan disampaikan ke DPRD setelah pihak DPRD menetapkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang masih belum dilaksanakan hingga kini. “Raperda itu akan kita sampaikan usai DPRD menetapkan Prolegda,” kata dia.

BACA JUGA:   TMMD di Lampung Utara, Kodim Beri Bantuan Uang kepada Para Orangtua Asuh

Sebelumnya, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di Lampung Utara (Lampura) hingga kini belum jelas waktu Pelaksanaannya. Penyebabnya, Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum Pilkades masih berupa rancangan.

“Belum pasti kapan pelaksanaan Pilkades serentak itu. Kita nunggu payung hukum atau Perda,” kata Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lampura, Wahab, di kantornya, Rabu (25/2).

Menurut Wahab, sepanjang Rancangan Perda (Raperda) yang mengatur tentang Pilkades secara serentak itu belum disahkan menjadi perda maka selama itu pula Pilkades tak dapat digelar. Raperda ini untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades.

“Rancangannya baru kita serahkan ke bagian hukum sekitar awal Februari ini. Bagian hukum yang akan menyampaikan Raperda ini ke DPRD untuk dibahas dan disahkan,” tuturnya.

BACA JUGA:   Sebanyak 178 CPNS Mesuji Terima SK Pengangkatan

Padahal menurut Pria paro baya, hampir sebagian besar jabatan Kepala Desa di wilayahnya telah habis masa jabatannya sehingga membuat Pemerintah Kabupaten Lampura ‘terpaksa’ menunjuk Penjabat (Pj) Kades agar pemerintahan Desa tetap terus berjalan.

Ratusan desa yang belum memiliki Kades definitif ini tersebar di seluruh wilayah Lampura di antaranya Desa Talang Bojong, Kecamatan Kotabumi Selatan, Desa Margorejo, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Kotabumi Utara dan Desa Sumber Tani, Kecamatan Abung Pekurun. “Dari total 232 Desa yang ada, 119 Desa kini dipimpin oleh Pj. Kades,” papar dia.

  • Bagikan