Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Raperda Pilkades Serentak Lampung Utara akan Disahkan Senin Pekan Depan

Raperda Pilkades Serentak Lampung Utara akan Disahkan Senin Pekan Depan

120
BERBAGI
Ilustrasi

Feaby |Teraslampung.com

Kotabumi–‎Ketua Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Lampung Utara (Lampura), Ali Darmawan memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak hanya tinggal menunggu ketuk palu pada paripurna DPRD, Senin (24/8).

Dengan demikian, tahapan Pilkades serentak yang telah lama ditunggu – ditunggu oleh masyarakat perdesaan dapat segera dilaksanakan.

“Pembahasan Raperdanya sudah selesai., hanya tinggal disahkan pada Senin (24/8) nanti,” kata Ali, di Gedung DPRD, Selasa (18/8).

Menurut Ali, seiring pengesahan Raperda ini‎ maka tahapan Pilkades akan dapat dimulai. Namun, sebelum hal itu dilakukan, Perda tersebut harus ditindaklanjuti dengan membuat peraturan turunannya seperti Peraturan Bupati (Perbup).

“Sebelum tahapan Pilkades dimulai, Pemkab harus buat Perbub-nya dulu,” urai politisi Partai Hanura tersebut.

Di la‎in sisi, Kepala Bagian Hukum Pemkab, Hendry membenarkan jika pembahasan Raperda Pilkades telah rampung dan hanya tinggal menunggu pengesahannya saja. Dengan adanya payung hukum tersebut maka tahapan Pilkades untuk mengisi ratusan jabatan Kepala Desa yang kosong dapat segera dimulai.

“Raperda-nya sudah selesai dibahas dan akan segera disahkan dalam sidang paripurna DPRD,” paparnya.

Sebelumnya, ‎Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di Lampung Utara (Lampura) masih belum jelas waktu pelaksanaannya. Penyebabnya, Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum Pilkades masih berupa rancangan.

“Belum pasti kapan pelaksanaan Pilkades serentak itu. Kami nunggu payung hukum atau Perda,” kata Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lampura, Wahab, di kantornya.

Menurut Wahab, selama Raperda yang mengatur tentang Pilkades secara serentak itu belum disahkan menjadi perda maka selama itu pula Pilkades tak dapat digelar. Raperda ini untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades. “Rancangannya baru kita serahkan ke bagian hukum sekitar awal Februari ini. Bagian hukum yang akan menyampaikan Raperda ini ke DPRD untuk dibahas dan disahkan,” tuturnya.

Wahab mengatakan,  hampir sebagian besar jabatan kepala desa di wilayahnya telah habis masa jabatannya sehingga membuat Pemerintah Kabupaten Lampura ‘terpaksa’ menunjuk penjabat (Pj) kades agar pemerintahan desa tetap terus berjalan.

Ratusan desa yang belum memiliki Kades definitif ini tersebar di seluruh wilayah Lampura di antaranya Desa Talang Bojong, Kecamatan Kotabumi Selatan, Desa Margorejo, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Kotabumi Utara dan Desa Sumber Tani, Kecamatan Abung Pekurun. “Dari total 232 Desa yang ada, 119 Desa kini dipimpin oleh Pj. Kades,” papar dia.

Loading...