Feaby|Teraslampung.com
Korabumi–Gelombang penolakan RUU KUHP dan UU KPK kian tak terbendung di seluruh pelosok negeri, tak terkecuali di Lampung Utara. Senin (30/9/2019) sekitar pukul 11.00 WIB, ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung Utara (IMM) mendatangi kantor DPRD Lampung Utara.
”Kami mendesak DPRD Lampung Utara untuk menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah pusat terhadap penolakan RUU KUHP dan revisi UU KPK,” tegas Ketua Umum IMM Kotabumi, Jefri Ramdani di hadapan sejumlah wakil rakyat yang menemui mereka.
Menurutnya, pemerintah pusat harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) untuk revisi UU KPK dan mendesak DPR RI untuk tidak mengesahkan RUU KUHP yang menuai kontroversi.
“Segera terbitkan PERPPU untuk revisi UU KPK,” tegasnya.
Jefri mengatakan, IMM juga mendesak pemerintah pusat untuk segera menuntaskan persoalan kematian kader IMM yang tewas tertembak saat berdemonstrasi belum lama ini.
“Kami juga minta segera tuntaskan isu kemanusiaan dan kebakaran hutan,” tandas dia.
Di sisi lain, (calon) Ketua DPRD Lampung Utara, Romli didampingi koleganya mengatakan, akan segera menyampaikan pelbagai tuntutan tersebut kepada DPR RI. Tuntutan itu sendiri memuat tanda tangan sejumlah anggota DPRD yang diminta untuk menandatangani tuntutan itu.
“Kami akan sampaikan aspirasi ini sesegera mungkin kepada DPR RI karena yang memiliki kewenangan dalam persoalan ini ialah DPR pusat,” katanya.
Jalannya demonstrasi berjalan cukup alot lantaran mereka menuntut untuk masuk ke ruangan, sedangkan para wakil rakyat tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Alhasil, para mahasiswa dan anggota DPRD sepakat untuk membahas aspirasi ini di bawah teriknya matahari (di halaman kantor DPRD).
IMM mendesak para wakil rakyat yang hadir untuk turut menandatangani pernyataan sikap mereka. Pernyataan sikap ini wajib disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Setelah penandatangan rampung dikerjakan, para kader IMM lantas membubarkan diri dan berjanji akan datang dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak disampaikan.
Tak lama berselang, kader PMMI yang baru saja tiba di kantor DPRD Lampung Utara masuk ke halamanan.
