Beranda News Nusantara Ratusan Petani Pemalang Tolak Kartu Tani, Ini Alasannya

Ratusan Petani Pemalang Tolak Kartu Tani, Ini Alasannya

268
BERBAGI
Unjuk rasa ratusan petani Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, di depan Kantor Bupati Pemalang. Mereka menolak Kartu Tani.
Unjuk rasa ratusan petani Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, di depan Kantor Bupati Pemalang. Mereka menolak Kartu Tani.

TERASLAMPUNG.COM — Kartu Petani dinilai tidak mengatasi persoalan petani. Sebab itu, ratusan petani yang tergabung dalam Petani Bersatu Untuk Pemalang (Petualang) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pemalang,Jawa Tengah,Jumat, 27 April 2018.

“Kami  menolak Kartu Tani karena  kebijakan pemerintah daerah selama ini mereka nilai tidak berpihak kepada petani,” kata Sudarto,koordinator lapangan aksi, di depan Kantor Bupati Pemalang.

Aksi dimulai dengan berjalan kaki dari  Alun-alun Kabupaten Pemalang menuju kantor Bupati Pemalang. Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk dan beberapa poster betuliskan “Buruh tani tak butuh kartu tani”, “Petani Pemalang Tolak Kartu Tani”, “Petani tak Butuh Kartu Tani”, dan lain sebagainya.

Mereka menilai program pemerintah terkait Kartu Tani yang dirasa hanya menyusahkan petani saja.

“Kartu Tani yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo  nyata tidak mendukung petani dalam produksi. Kartu Tani yang dijadikan alat untuk mengatur peredaran dan distribusi pupuk rupanya justru menambah persoalan bagi petani,” kata Sudarto.

Menurut Sudarto, pupuk yang menjadi kebutuhan pokok dalam produksi petani, harusnya dipermudah dalam mendapatkannya, tidak dipersulit dan di buat njlimet terkait administrasi seperti ini. Selain itu, dalam prasyarat mendapatkan pupuk para petani diharuskan mempunyai tabungan di bank.

“Jika petani tidak mempunyai tabungan tersebut, maka petani tidak bisa mendapatkan pupuk. belum lagi syarat lain mendapatkan kartu tani, petani harus menunjukkan surat tanah/sertifikat tanah atau surat pajak tanah sebagai acuan untuk RDKK. Lha, bagaimana nasib petani yang menggarap lahan perhutani atau menyewa yang orang jauh dari desa tersebut,”katanya.

Menurut Sudarto,melihat peran penting dan besarnya tanggungjawab petani dalam menjaga keberlangsungan hidup petani dalam hal ini pangan, seharusnya pemerintah mengeluarkan program yang meringankan beban petani.

“Maka dari itu, kami menolak kartu tani yang dikeluarkan dimasa kepemimpinan Ganjar Pranowo dan meminta pemerintah untuk mencabut kartu tani dengan alasan di atas tersebut,” katanya.