Beranda News Pilgub Lampung Refly Harun: Pansus DPRD Tidak Bisa Batalkan Hasil Pilgub Lampung

Refly Harun: Pansus DPRD Tidak Bisa Batalkan Hasil Pilgub Lampung

598
BERBAGI
Refly Harun,menjadi saksi ahli untuk Arinal-Nuniik dalam kasus dugaan money politic Pilgub Lampung, di Kantor Gakumdu Lampung, Kamis (12/7/2018).

TERASLAMPUNG.COM — Upaya politik dari partai-partai politik membentuk Pansus di DPRD untuk membatalkan hasil Pilkada Lampung sudah terlihat akan menemui jalan buntu dan sia-sia.

Ahli hukum tata negara, Refly Harun, menegaskan bahwa Pansus DPRD Lampung tidak bisa membatalkan hasil penghitungan suara Pilkada dan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung.

Hal itu ditegaskan Refly Harun seusai memberikan kesaksian dalam Sidang Gakkumdu Lampung di Bandarlampung, Kamis, 12 Juli 2018 malam.

“Hasil dan keputusan KPU (Lampung-red) tidak bisa dibatalkan oleh DPRD. Institusi yang bisa membatalkan hasil Pilkada itu adalah hanyalah Mahkamah Konstitusi (MK),” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa hasil Pilkada adalah Surat Keputusan (SK) KPU setempat. “Hasil yang dibatalkan MK adalah SK KPU Provinsi Lampung,” jelasnya meluruskan.

Atas pembatalan penetapan SK tersebu, kata Refly, maka dilakukan pembuatan SK baru.

“Atau pembuatan SK ditunda untuk diadakan SK Baru. Atau pemungutan suara ulang untuk penghitungan suara ulang. Kalau dalam pemungutan suara dan penghitungan suara ulang terpilih orang yang sama berarti SK itu hidup lagi,” ujarnya.

Tentang diskualifikasi, menurutnya, tidak mudah dilakukan. Diskualifikasi secara tidak langsung pasti membatalkan.

“Objeknya bukan hasilnya. Objeknya penetapan dia sebagai calon. Karena penetapan dia dibatalkan maka hasilnya belum ada,” katanya.

Dalam sidang Gakumdu tersebut  Refly Harun mengatakan, para saksi ahli memberi penjelasan secara keilmuan, bukan berdasarkan peristiwa di lapangan.

“Kami mana tahu faktanya seperti apa. Jadi kalau soal fakta, jangan tanya ke sini. Ada susu, martabak. Itu soal pembuktian di sini. Kami bicara soal prinsip. Ini ada rezim. Ada rezim pidana. Ada pelanggaran administrasi. Pidana berlaku semua orang. Administratif berlaku untuk calon. Tapi, yang dilaporkan bukan hanya calon,”katanya.

Untuk dugaan pelanggaran administrasi, kata dia, harus bisa dibuktikan di persidangan secara piramida terbalik.

“Jadi yang dilaporkan harus pakai prinsip piramida. Yaitu semua bukti, semua saksi harus membuktikan mengarah ke pasangan calon. Kalau tidak, pengadilan ini tidak bisa memberikan hukuman apa-apa. Kalau ada satu, dua, atau tiga terbukti, paling majelis membawa ke Gakkumdu menindak pidana pemilu. Tindak pidana itu sifatnya individual responsibility. Siapa yang berbuat, dihukum. Kalau tidak bisa membuktikan itu, jangan salahkan diri sendiri. Tidak mudah membuktikan sesuatu itu TSM,” jelasnya.

Menurut Refly Harun, jika tidak bisa dibuktikan, unsur TSM bisa dikaitkan dengan hasilnya.

“Maka saya bilang beratnya minta ampun pembuktian TSM itu,” katanya.

TL/ILS