Rekomendasi, Fraksi PKB Lampura Gulirkan Hak Interplasi pada Kepala Daerah

‎Ketua Fraksi PKB Lampura, Tabrani Rajab menunjukan buku LKPj yang salah dikirimkan oleh pihak eksekutif.
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Lantaran dianggap tidak mengindahkan ‎delapan rekomendasi yang telah diberikan, Fraksi PKB di DPRD Lampung Utara mengancam akan mengusulkan hak interplasi kepada Kepala Daerah Lampung Utara.

“Pemkab Lampung Utara sama sekali tidak ‎mengindahkan delapan rekomendasi Pansus DPRD makanya dalam sidang paripurna kemarin, Fraksi PKB memilih walk out (ke luar),” tegas Ketua Fraksi PKB di DPRD Lampung Utara, Tabrani Rajab, (23/4/2020).

Sedianya, Pemkab Lampung Utara menjalankan seluruh rekomendasi yang telah diberikan. Alasannya, rekomendasi itu dikeluarkan oleh Panitia Khusus usai melakukan pembahasan seputar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bupati pada bulan Maret 2019.

Delapan rekomendasi itu di antaranya adalah  penyelesaian hutang kepada kontraktor tahun 2018.