Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Rencana Berubah, Pemkab Lampung Utara Tetap Anggarkan Proyek Infrastruktur

Rencana Berubah, Pemkab Lampung Utara Tetap Anggarkan Proyek Infrastruktur

1714
BERBAGI
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Utara, Syahrizal Adhar
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Utara, Syahrizal Adhar

Feaby‎|Teraslampung.com

Kotabumi–Meskipun sempat menegaskan proyek infrastruktur tahun 2020 ditiadakan, Pemkab Lampung Utara ternyata berubah pikiran. Mereka akhirnya mengalokasikan sejumlah anggaran untuk proyek tahun 2020.

“Memang benar akan ada proyek fisik tahun ini. Anggarannya akan dimasukkan ke dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020,” terang Kepala Bappeda Lampung Utara, Syahrizal Adhar, Senin (20/7/2020).

Menurutnya, untuk sementara ini proyek infrastruktur di Lampung Utara akan difokuskan di infrastruktur di wilayah perkotaan. Jalan – jalan yang vital untuk menunjang perekonomian menjadi target utama dalam proyek – proyek kali ini.

“Proyek – proyek ini untuk menunjang ‎alat transportasi sehingga roda perekonomian akan semakin meningkat,” kata dia.

Meskipun begitu, Syahrizal mengaku belum dapat berbicara lebih jauh seputar besaran anggaran ‎yang dipersiapkan berikut jenis – jenis kegiatannya. Ia beralasan, masih terlalu dini untuk menjelaskan hal tersebut karena tahapan menuju ke sana cukup panjang.

“Saat ini masih dalam proses perencanaan, masih dibahas dengan instansi – instansi. Jadi, angka riil berikut jenis programnya belum ditetapkan,” katanya.

Setelah tahapan di tingkat instansi selesai, ‎pihaknya masih harus membawa perencanaan tersebut ke gedung legislatif. Nanti, seluruh program berikut besaran alokasi anggaran akan dibahas dan ditetapkan bersama dengan pihak legislatif.

“Nanti akan disampaikan ke DPRD. Setelah itu baru dapat diketahui berapa total anggaran dan jenis programnya,” paparnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara, Budi Utomo sempat melontarkan rencana kebijakan tersebut dalam sidang paripurna DPRD pada pekan lalu. Pihaknya terpaksa mengambil kebijakan itu dikarenakan hal ini merupakan kebutuhan mendesak yang harus dilakukan.‎