Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Rencana Jatah Pin Emas 10 Gram, Sikap Anggota DPRD Lampura Terbelah

Rencana Jatah Pin Emas 10 Gram, Sikap Anggota DPRD Lampura Terbelah

61
BERBAGI
Pengambilan sumpah para anggota DPRD Lampung Utara periode 2019-2024, Senin, 19 Agustus 2019.
Pengambilan sumpah para anggota DPRD Lampung Utara periode 2019-2024, Senin, 19 Agustus 2019.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Rencana pembatalan pengadaan pin emas seberat 10 gram bagi anggota DPRD Lampung Utara mulai membuat sikap para anggota DPRD Lampung Utara (Lampura) terbelah. Banyak anggota DPRD Lampura yang cenderung setuju jika dibatalkan, namun tidak sedikit pula yang menolak pembatalan alias ingin agar jatah pin emas itu diwujudkan.

BACA: Para Anggota DRPD Lampura 2019-2024 akan Dijatah 10 Gram Pin Emas‎

“Belum (ada kesimpulan apakah menolak atau menerima rencana ini). Tunggu dua atau tiga hari lagilah (kesimpulannya),” kata Ketua DPRD sementara Lampung Utara, Rendy Apriansyah, Senin (26/8/2019).

‎Rendy beralasan, pihaknya masih perlu berkonsultasi dengan pihak terkait untuk memastikan dasar hukum pelaksanaan maupun pembatalan pengadaan pin emas tersebut. Sayangnya, ia tak menyebutkan, siapakah pihak terkait yang dimaksud.

“Kami akan konsultasi dulu terkait persoalan ini,” terangnya sembari berlalu dengan terburu-buru.

Di lain sisi, Dedi Sumirat, anggota DPRD asal Partai Nasdem mengaku cenderung tidak setuju dengan rencana pembatalan itu. Menurutnya, pin emas ini dapat menjadi salah satu simbol kebanggaan bagi setiap anggota DPRD Lampung Utara‎.

“Pin emas itu dapat menjadi ‎salah satu kebanggaan. Kalau sampai dihilangkan, apalagi yang kami banggakan,” tutur dia.

‎Pengakuan serupa juga disampaikan oleh Neki Gunawan, anggota DPRD asal Partai Nasdem. Menurutnya, mengapa pembatalan pengadaan pin emas baru terjadi di periode terbaru ini, sedangkan periode sebelum – sebelumnya melenggang mulus.

“Yang ingin kami pertanyakan dalam persoalan ini hanya dasar hukumnya saja. Sepanjang dasar hukumnya jelas‎, tentu kami legowo,” paparnya.

‎Sebelumnya, Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat membenarkan bahwa pengadaan pin emas itu berpotensi besar untuk digagalkan. Rencana pembatalan ini didasarkan oleh hasil konsultasi dengan BPK dan BPKP dan rapat Sekretaris DPRD seluruh Lampung.

Dari konsultasi dan rapat tersebut didapat kesimpulan bahwa pengadaan pin emas ini dapat dikategorikan sebagai gratifikasi karena nilai setiap pin emas melebihi ketentuan. Seperti yang diketahui, pemberian di atas‎ Rp1 juta terkategorikan sebagai gratifikasi, sedangkan nilai 10 gram setiap pin emas itu mencapai Rp6.750.000 di pasaran.

Loading...