Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Rencana Pinjam Dana ke BJB, Pemkab Lampura Masih Siapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Rencana Pinjam Dana ke BJB, Pemkab Lampura Masih Siapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan

427
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Pemkab Lampung Utara tengah mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Bank Jawa Barat Banten (BJB). Dokumen ini dibutuhkan oleh DPRD Lampung Utara sebagai salah satu persyaratan disetujuinya rencana pinjaman tersebut.

“Kami sepakat dengan (permintaan DPRD) rencana pinjaman harus secara terperinci. Dokumen itu sedang kami susun,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan baru-baru ini.

Dokumen perencanaan ini akan disajikan secara rinci termasuk Rencana Anggaran Biaya dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah ) yang akan menggunakan dana pinjaman itu. Ketiga dinas itu, yakni Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan.

Sofyan mengatakan, dokumen yang sedang disusun itu menggunakan jasa pihak konsultan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini prosesnya masih terus dikebut supaya dapat cepat rampung.

“Rencana penggunaan anggatan ini harus terperinci menggunakan konsultan perencanaan,” jelasnya.

Setelah dokumen itu rampung, pihaknya akan segera menyerahkannya ke pihak legislatif. Dengan demikian, pihak legislatif akan dapat melihat dan mengkaji seberapa besar manfaat dari pinjaman tersebut.

“Di pertemuan mendatang, kami akan paparkan secara terperinci. Kalau memang masih ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya kita lihat nanti,” kata dia.

Di lain sisi, Wakil Ketua DPRD Lampung Utara mengatakan, pihaknya masih menunggu dokumen perencanaan itu sebelum mengambil sikap apakah akan menyetujui atau malah menolak rencana pinjaman itu.

“Sampai saat ini, dokumen itu belum sampai kepada kami. Kami masih menunggu itu,” jelasnya.

Kehati-hatian dari DPRD Lampung Utara yang belum menentukan sikap terkait rencana pinjaman daerah yang akan diajukan oleh pihak eksekutif seakan menjadi sinyal bahwa rencana pinjaman sebesar Rp325 Miliar itu akan menemui jurang yang terjal untuk didaki.

‘Terjalnya’ rencana pinjaman itu sejatinya telah jauh terlihat sejak pihak eksekutif kurang tepat dalam memilih landasan hukum dalam pengajuan pinjaman. Untungnya, mereka segera menyadari kekhilafannya dan segera mengganti aturan lama dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018.

Untuk merealisasikan pinjaman itu, Pemkab Lampung Utara juga wajib memenuhi pelbagai syarat yang diatur dalam PP tersebut. Pemkab Lampung Utara harus memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan kehati-hatian.

Belum lagi mengenai kriteria tiga jenis pinjaman yaitu pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pinjaman jangka pendek hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Pinjaman jangka menengah, untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah dan pengembalian harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.

Sedangkan, pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur, kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana/sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan Daerah, dengan tujuan menghasilkan penerimaan langsung, menghasilkan penerimaan tidak langsung dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Dan, jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Di samping itu, Pemkab Lampung Utara juga wajib memenuhi persyaratan lainnya, yakni jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Pemkab juga harus memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

Loading...