Beranda Pendidikan Rendahnya Penyerapan Dana BSM Jadi Sorotan DPR

Rendahnya Penyerapan Dana BSM Jadi Sorotan DPR

49
BERBAGI
Dewi Ria Angela/Teraslampung.com

Jakarta—Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak berjalan mulus. Penyerapan program yang diancangkan untuk membantu siswa miskin itu seret. Hingga Agustus 2013, daya serap terhadap BSM baru 12-13 persen.

“Penyerapan yang sangat rendah itu menjadi perhatian yang serius Panja BSM Komisi VIII, karena ternyata penyerapannya sangat rendah. Ada siswa yang seharusnya mendapatkan BSM tetapi tidak mendapatkan. Ada juga siswa yang tidak mampu memenuhi persyaratan administratif karena persyaratan untuk mendapatkan BSM tidak sederhana,” kata Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah (F-PKB), dalam rapat Tim Panitia Kerja Bantuan Siswa Miskin (Panja BSM) Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, Senin (24/2).

Ida mengungkapkan selain penyerapannya tidak lancar, realisasi BSM juga tidak tepat waktu. Beberapa minggu ini saja masih banyak yang belum mendapatkan BSM. Padahal ini sudah bulan Februari 2014.

Menurut Ida program BSM merupakan program nasional yang bertujuan mulia dan menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk mengakses layanan pendidikan yang layak. Disamping itu, mencegah angka putus sekolah, membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan dan kegiatan pembelajaran serta mendukung pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun, dan tentu saja menyambut program pendidikan menengah universal.

“Komisi VIII ingin mendapatkan peta permasalahan terkait dengan penyelenggaraan implementasi program BSM Kemenag serta berbagai kendala, hambatan dan permasalahan yang terkait dengan penyaluran BSM tersebut,” kata dia.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Mahfud Sudar, menjelaskan masalah BSM tahun 2013 untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang ada di Provinsi Jawa Timur ini dari berbagai sumber yaitu dari APBN, APBNP dan sebagian dari jalur aspirasi.

“Untuk BSM yang bersumber dari APBN dan APBNP melalui aturan yang ada,” kata Mahfud.

Dari APBN ini untuk sekolah negeri berjumlah 63.925 siswa, untuk sekolah swasta berjumlah 359.618 siswa, jadi jumlah seluruhnya negeri dan swasta 429.543 siswa dari sumber APBN. Dari APBNP untuk negeri maupun swasta berjumlah 739.401 siswa.  Kuota yang ada 1.162.943 siswa dari jumlah APBN maupun APBNP. Sedangkan dari jalur aspirasi,  mendapatkan  9.469 siswa,” kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, karena tidak ada satu pun bank atau kantor pos mampu untuk membuka rekening siswa yang jumlahnya jutaan, akhirnya dibagi di masing-masing kabupaten/kota.

“Jadi bukan berarti kami lepas tanggungjawab tapi supaya segera bisa tersalurkan,” ujarnya.

Terkait dengan realisasi program BSM tahun 2013 yang bersumber dari APBN, Mahfud menjelaskan untuk sekolah negeri maupun swasta yang berjumlah 429.543 siswa sudah terealisasi 88,5 persen. Pasalnya, dari Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 itu bisa diterima di SMP, jadi tidak otomatis berada di Tsanawiyah. Yang tidak di Tsanawiyah itu tidak otomatis masuk di Aliyah bisa juga diterima di SMA.
“Akhirnya dari sekian ini ternyata memang tidak bisa 100 persen terserap, itu penyebabnya,” jelasnya.

Mahfud mengakui, sampai sekarang itu masih ada siswa yang belum mendapatkan BSM. Permasalahannya bukan berarti itu tidak sampai tapi terkendala di bank dalam pengambilan uangnya. Dia memberi contoh, siswa yang mendapatkan BSM ini melibatkan orangtua dalam rekening banknya tetapi saat mengambil uangnya tidak membawa KTP.

Ia berharap agar penerimaan BSM ini bisa dilewatkan ke lembaga masing-masing seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Insya Allah lebih cepat dan tidak sampai ada kendala yang berarti,” tambahnya. (Parle)