Reshuffle Kabinet, Ini Tiga Menteri yang Dapat Catatan Khusus Indef

  • Bagikan
Pelantikan 12 wakil menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju, Jumat (25/10/2019).Foto: bisnis.com

TERASLAMPUNG.COM — Dalam beberapa hari terakhir isu reshuffle kabinet menjadi isu paling hangat dibingkan di medsos. Isu muncul terkait dengan masih lambannya pemulihan ekonomi Indonesia setelah didera pandemi Covid-19.

Terkait hal itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberikan rapor merah kepada Menteri di bidang perekonomi. Menurut Indef ada sejumlah menteri yang dinilai belum maksimal kinerjanya, khususnya dalam  merespon pergolakan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Beberapa menteri yang mendapatkan catatan khusus dari Indef adalah  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Ekonom dan Peneliti Indef Nailul Huda menyebut, sudah saatnya Kepala Negara mengambil langkah perombakan atau pergantian Tim Ekonomi di dalam kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, kasus rente impor pangan hingga Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tak maksimal dijalankan ketiga nama tersebut.

“Menurut pendapat saya, memang sudah saatnya ada perombakan di tim ekonomi Presiden Jokowi. Terutama, ketika ada beberapa kasus rente impor pangan yang sangat meresahkan masyarakat dan bagaimana kinerjanya dalam pemulihan ekonomi nasional ketika pandemi,” ujar Huda, dilansir MNC Portal Indonesia, Senin (19/4/2021).

Khusus Menko Perekonomian, rapor merah Indef terkait dengan realisasi program kartu prakerja dan rencana impor beras. Khusus, program kartu pra kerja dipandang tidak maksimal saat dikoordinasikan oleh Airlangga.

Sejak awal program tersebut direalisasikan, sejumlah pengamat menilai bahwa Kartu Prakerja tak bisa menjadi solusi menekan angka pengangguran, menciptakan wirausaha. Bahkan, tidak mendorong demand atau permintaan terhadap tenaga kerja. Namun, ditujukan untuk memperbaiki sisi supply berupa perbaikan kualitas tenaga kerja dengan memberikan bantuan pelatihan.

Terkait impor pangan, Pemerintah melalui Menko Perekonomian menyetujui adanya impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal 2021. Padahal, sebelumnya direktur utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Budi Waseso, mengaku tak mengusulkan pengadaan beras impor pada tahun ini. Justru, impor beras ini muncul justru setelah pihaknya menerima perintah mendadak dari Muhammad Lutfi dan Airlangga.

“Nah impor pangan salah satu contohnya, impor beras ini kan merugikan petani dan meresahkan masyarakat. Itu dibawah koordinasi Pak Menko Perekonomian. Diduga impor tersebut hanya menguntungkan rente impor pangan dengan keuntungan selangit. Jelas menteri yang terlibat harus diganti,” katanya.

Meski begitu, reshuffle Airlangga tampaknya sulit dilakukan. Sebab, Jokowi akan ‘terikat’ oleh bargain lantaran posisi Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan menjadi penyokong penting Jokowo-Ma’ruf pada Pilpres 2019 lalu.

Dua nama lain, Lutfi dan Syahrul, dianggap masih mengedepankan ego sektoral. Sikap ini dipandang bertentangan dengan visi Jokowi. Kepala Negara secara gamblang menegaskan agar Kementerian dan Lembaga (K/L) bergerak cepat mengatasi situasi krisis yang disebabkan pandemi Covid-19.

Dalam masa pemulihan, setiap K/L harus mampu membuang egosentrisme antar lembaga. Artinya, setiap K/L harus mampu bersinergi untuk menghasilkan solusi dalam menangani krisis akibat pandemi.

“Selanjutnya menteri yang paling layak digantikan adalah Menteri Perdagangan dan Pertanian. Kedua Menteri tersebut selalu mementingkan ego sektoral masing-masing tanpa memandang visi misi Presiden. Terutama dalam kasus impor pangan,” katanya.

  • Bagikan