Respons ‘Kemarahan’ Legislatif, Bupati Lampura Panggil TAPD

Bupati Lampung Utara, Budi Utomo
Bupati Lampung Utara, Budi Utomo
Bagikan/Suka/Tweet:

‎Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi– Tim Anggaran Pemerintah Daerah Lampung Utara ternyata belum melaporkan pada Bupati Budi Utomo mengenai alasan di balik ‘mangkirnya’ mereka dari rapat bersama pihak legislatif belum lama ini. ‘Mangkirnya’ TAPD dari rapat ini juga yang membuat Bupati Budi Utomo menjadi sasaran ‘kemarahan’ wakil rakyat.

“Jadi, rupanya kemarin ada undangan pukul 11.00 WIB (yang) katanya (untuk TAPD). Nah, saya belum dikonfirmasi kenapa TAPD tidak datang‎,” kata Bupati Budi Utomo usai menghadiri sidang paripurna di DPRD Lampung Utara, Jumat (22/4/2022).

Selain belum mendapatkan penjelasan mengenai ketidakhadiran TAPD ‎dalam rapat tersebut, Budi Utomo juga mengatakan, baru mengetahui persoalan ini dari pihak legislatif. Meski begitu, ia menegaskan akan segera mengumpulkan TAPD agar pembahasan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban/LKPj Kepala Daerah dapat segera rampung pembahasan.

“Saya akan kumpulkan TAPD untuk melakukan ‎pembahasan lebih lanjut terkait hal itu,” terangnya.

Sebelumnya, akibat ulah bawahannya, Bupati Budi Utomo menjadi bulan – bulanan kritik dari sejumlah anggota DPRD Lampung Utara‎ dalam sidang paripurna legislatif, Jumat (22/4/2022). Alhasil, sidang paripurna terpaksa ditunda sementara waktu hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Penyebab ‘kemarahan’ wakil rakyat itu dipicu oleh mangkirnya petinggi – petinggi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dari rapat bersama Panitia Khusus tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2021 pada Kamis siang (‎22/4/2022). Parahnya lagi, sama sekali tak ada keterangan apapun yang disampaikan untuk menjelaskan ketidakhadiran mereka.

“Bukan kami yang salah. TAPD sendiri diundang tidak hadir kemarin. Jangan seolah – olah DPRD yang salah dalam persoalan ini,” tegas mantan Ketua DPRD Lampung Utara, Rahmat Hartono dalam sidang yang juga dihadiri oleh Bupati Budi Utomo.

Ketidakhadiran para petinggi TAPD itu dalam rapat membuat pembahasan LKPj tersendat. ‎Apapun alasannya, sidang paripurna dengan agenda laporan hasil pembahasan tingkat I oleh Pansus DPRD tak dapat dimulai. Sidang tersebut harus ditunda hingga pansus merampungkan pembahasan‎nya dengan TAPD.

“LKPj ini belum selesai karena anak buahnya pak bupati ‎itu tidak hadir kemarin,” kata dia.

You cannot copy content of this page