Respons Temuan BPK, Pejabat-Mantan Pejabat Lampura Mulai Cicil Uang Lebih Perjalanan Dinas

  • Bagikan
Kantor Bappeda Lampung Utara. Foto: Teraslampung.com/Feaby Handana
Kantor Bappeda Lampung Utara. Foto: Teraslampung.com/Feaby Handana

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–‎Pejabat dan mantan Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Utara mulai mengangsur kelebihan pembayaran dalam belanja perjalanan dinas ‎tahun 2020. Kelebihan pembayaran dalam belanja perjalanan dinas itu nilainya mencapai Rp222.931.400,00.

Kelebihan pembayaran dalam perjalanan dinas itu ditemukan oleh BPK saat memeriksa laporan keuangan Pemkab Lampung Utara tahun anggaran 2020. Temuan itu dituangkan dalam LHP atas LKPD Pemkab Lampura tahun 2020 dengan nomor 27B/LHP/XVIIIMBLP/05/2021. LHP itu diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2021.‎

“Sesuai LHP BPK maka (temuan itu sudah kami) sampaikan pada yang bersangkutan,” ‎jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Utara, Andi Wijaya, Kamis (3/6/2021).

Andi mengatakan, apa yang disampaikannya itu mendapat respon positif dari pejabat Bappeda maupun mantan pejabat Bappeda yang lalu. Respon positif mereka itu diwujudkan dalam bentuk pengangsuran kelebihan pembayaran yang dimaksud.

BACA JUGA:   Hari Ini Dijadwalkan DPRD-Pemkab Sepakati RAPBD Lampung Utara 2019

“‎Sudah ada dua bidang yang menyetor kelebihan itu ke kas daerah,” kata dia.

Meski mengatakan telah ada setoran ke kas daerah, namun Andi enggan menjelaskan secara rinci berapa total uang yang telah disetorkan itu. Ia hanya menyebutkan nilainya sudah lumayan besar. Bahkan, jika hari ini tidak meleset, nilai yang d‎isetorkan akan mencapai separuh dari temuan itu.

“Kalau memang disetor hari ini, besaran pengembaliannya akan mencapai lima puluh persen,” terangnya.

‎Saat ditanya apakah kelebihan pembayaran yang dimaksud itu adalah kegiatannya tidak dilaksanakan, tapi anggarannya dicairkan, Andi tidak dapat memberikan jawaban yang tegas terkait pertanyaan tersebut. Ia beralasan sama sekali tidak mendapat penjelasan apa yang menjadi alasan di balik temuan iu.

BACA JUGA:   Lima Kandidat Kepala Dinas Lampura Sudah Diajukan ke Pemprov

“Kami tidak dapat penjelasan itu dari BPK. LHP BPK hanya menyebutkan kelebihan pembayaran. Itu yang harus ditindaklanjuti dan dikembalikan,” katanya.

Merujuk pada LHP BPK 2020, kelebihan pembayaran perjalanan dinas di Bappeda itu di antaranya terdiri dari kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas yang d‎ilaksanakan secara bersamaan, kelebihan pembayaran atas biaya ‎penginapan, kelebihan pembayaran atas biaya transportasi.

  • Bagikan