Review: PPK Lampung Utara Mundur Massal tidak Boleh Dianggap Sepele

  • Bagikan

Penetapan seorang pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek jalan di Lampung Utara telah memicu niatan para PPK di Lampung Utara untuk mundur massal. Mereka berencana mundur karena tidak ada jaminan pekerjaan mereka akan aman.

Jika niatan para PPK itu dilaksanakan, tentu akan menjadi ancaman serius bagi pembangunan di Lampung. Setidaknya, proyek-proyek yang dananya bersumber dari pinjaman PT SMI yang nilainya ratusan miliar itu akan kedodoran. Bisa jadi akan lumpuh total karena tidak ada PPK yang berani terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Bisa jadi, tindakan para PPK itu benar. Namun, barangkali pula tidak sepenuhnya benar. Kenapa tidak sepenuhnya benar? Jawabannnya jelas:  kenapa mesti takut jika sudah bekerja dengan baik dan tidak tergoda untuk bermain cincay-cinyay? Kalau PPK sudah bekerja dengan baik, jujur, dan tidak melanggar aturan maka akan sulit bagi aparat pemeriksa atau aparat penegak untuk mencari celah kesalahan. Sebaliknya, jika ada sedikit saja berbuat lancung, meskipun mungkin nilainya tidak besar, akan berpeluang untuk diutak-atik.

Pada titik inilah alasan para PPK berniat mundur itu menjadi aneh atau janggal. Aneh, karena sebagai ASN mereka sudah bersumpah untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Mereka digaji karena memang untuk bekerja.

Sebab itu, dalam kasus ‘ancaman mundur’ para PPK, Bupati Lampung Utara harus menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin. Ia harus bisa merunut benang kusut persoalan dan mencari jalan keluarnya. Kalau yakin anak buahnya benar dan tidak ada penyelewengan, ia harus memberikan pembelaan. Sebaliknya, jika memang bersalah ya cari penggantinya.

Bagaimana jika tidak ada satu pun PPK yang mau bertugas sementara Bupati sudah memberikan jaminan akan membela PPK yang benar-benar bekerja di jalur yang benar? Ini menjadi persoalan lain. Hal ini bisa disebut sebagai sebuah pembangkangan. Bupati bisa memberikan sanksi. Bupati tidak boleh kalah begitu saja.

Oyos Saroso HN

  • Bagikan