Beranda Views Opini Revisi UU KPK: Melemahkan, Melupakan

Revisi UU KPK: Melemahkan, Melupakan

4239
BERBAGI
Gedung KPK (dok Liputan6.com)
Gedung KPK (dok Liputan6.com)

Oleh: Nusa Putra

Partai-partai politik sangat bersemangat untuk merevisi Undang-undang KPK. Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih yang selalu berbeda bahkan saling bertentangan dalam banyak hal, menjadi sangat kompak untuk merevisi Undang-undang KPK. Menghadapi KPK mereka menjadi koalisi sejati.

Menkumham yang merupakan kader PDIP sampai berani berbeda pendapat dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sejak Juli 2015 sudah menegaskan tidak berfikir untuk merevisi Undang-Undang KPK. Tetapi Menkumham ngotot mendorong revisi Undang-Undang KPK.

Tampaknya Menkumham benar-benar menjadi petugas partai seperti yang diinginkan oleh Ketua Umum PDIP. Menkumham mungkin pura-pura lupa bahwa ia adalah pejabat negara yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk partai. Pejabat kayak gini pantasnya segera dicopot dari jabatannya sebagai menteri. Dengan sikap seperti itu, ia hanya pantas menjadi ketua Biro Hukum PDIP. Karena menteri itu bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan partai.

Meski pemerintah yang ditunjukkan dengan sikap tegas Presiden Jokowi menolak revisi Undang-undang KPK, partai politik terutama PDIP yang sesungguhnya partai pendukung pemerintah, terus meyuarakan keinginan kuat. Bukan saja untuk merevisi Undang-undang KPK, bahkan hendak membubarkan KPK.

Dalam pidatonya saat Seminar Hari Konstitusi, Megawati mengingatkan bahwa KPK itu bersifat ad hoc. Itu artinya tidak akan ada untuk selamanya. Megawati bilang bubarkan KPK jika tidak ada korupsi.

Sebagai sebuah kalimat, tidak ada yang salah dalam pernyataan Megawati. Ditinjau dari segi nalar juga benar adanya. Untuk apa ada KPK jika korupsi tidak ada.

Tetapi dalam koneks soial ketika korupsi sudah sangat menggurita dan semakin menghancurkan negara bangsa ini, dan partai politik sangat mendorong revisi Undang-undang KPK, pernyataan Megawati ini memiliki mana kontekstual yang sama sekali berbeda. Kita tidak boleh memahami pernyataan Megawati itu hanya dalam makna gramatikal dan nalar lurus seperti yang terdapat dalam buku teks. Konteks sosial saat pernyataan itu dibuat harus menjadi pertimbangan utama.

Saat gelombang pelemahan KPK yang dipelopori partai-partai politik sedang kencang-kencangnya, pernyataan itu pastilah ditanggapi sebagai bagian dari upaya pelemahan KPK. Tidak bisa lain.

Lucu dan menggelikan rasanya, seorang ketua umum partai besar yang sedang berkuasa berbicara dengan cara pengandaian saat para politisi dan kepala daerah serta sejumlah pejabat ditanggkapi  KPK karena kejahatan korupsi. Paling kurang kita bisa katakan dia tidak senstif. Bisa juga dinilai ia tidak peduli dengan kenyataan sosial yang ada, bahkan tak mengejutkan jika ada yang berpendapat, ia menginkari kenyataan.

Nyatanya korupsi di Indonesia sangat mengerikan, sedangkan Megawati bicara dengan logika jika. Omongan jika hanya bagus dilakukan bila mengajari murid-murid sekolah tentang logika. Dalam kehidupan nyata, kita harus bicara tentang fakta dan data. Bukan berandai-andai menggunakan jika. Karena faktanya korupsi masih sangat tinggi dan akut, maka KPK merupakan keniscayaan. Itu artinya KPK harus terus diperkuat.

Megawati tentu tidak sendirian. Pantas disebut politisi PKS yaitu Fahri Hamzah yang juga sangat getol menyerang dan mengusahakan pembubaran KPK. Kelihatannya sikapnya itu terkait dengan penetapan Presiden PKS dalam kejahatan korupsi. Viva co.id (4.10.2011) mencatat: VIVAnews – Meski dihujani kecaman bertubi-tubi, Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, berkukuh dengan pendapatnya. Dia bahkan menantang para pengritiknya untuk berdebat soal pendapatnya tentang perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. 

Sama sekali tidak mengejutkan bila partai-partai politik berusaha keras melemahkan dan membubarkan KPK. Sekarang ini, kader PKS yang menjadi Gubernur Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Kasus didalami, ternyata ada dugaan korupsi bantuan sosial yang dilakukan kader PKS itu. Kasus itu juga menjerat Sekjen Partai Nasdem yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Kita tidak tahu, siapa lagi yang akan menjadi tersangka. Sebab kasus ini masih sedang didalami. Bertambahnya tersangka bukan merupakan kejutan. Karena korupsi biasanya dilakukan secara berjamaah atau beramai-ramai. Paling tidak itulah yang kita saksikan pada kader-kader utama Partai Demokrat. Partai yang baru merasakan kuasa, langsung menyumbangkan kader-kader yang terbukti korup.

Belum lagi kasus ini selesai, kader Partai Hanura yaitu Dewi Yasin Limpo kena operasi tangkap tangan dalam kasus suap proyek listrik di Papua. Sebelumnya kader Partai Gerindra, Fuad Amin telah divonis dalam kasus korupsi. Bila didaftar, kader partai politik yang terjerat kasus korupsi pasti sangat banyak. Tidak ada  partai yang kadernya bebas dari kasus korupsi.

Dalam kaitan itulah bisa dipahami mengapa partai politik nekad mengajukan usul revisi Undang-undang KPK, bahkan hendak membatasi usia KPK hanya dua belas tahun saja. Padahal mereka tahu pemerintah dan mayoritas rakyat Indonesia menolak revisi itu. Partai politik yang selalu mengatasnamakan rakyat itu sama sekali tidak peduli dengan aspirasi rakyat yang menghendaki KPK tetap berdiri tegak.

Kita pantas bersyukur. Dalam acara Mata Najwa, Presiden Jokowi menegaskan bahwa bila ada keinginan untuk merevisi Undang-undang KPK harus berbicara kepada rakyat, para pakar dan akademisi. Apakah revisi itu memang perlu? Bagaimana bila revisi itu melemahkan KPK, tanya Najwa. Presiden Jokowi tegas menyatakan, MELEMAHKAN, LUPAKAN.

Kita harus mendukung sikap Presiden Jokowi dengan tetap mendukung keberadaan KPK. Mengapa? Karena Presiden Jokowi dikelilingi dan dikepung oleh orang-orang partai politik yang sangat menginginkan pembubaran KPK.

Kita mendukung KPK karena yakin bahwa INDONESIA HEBAT JIKA BERSIH DARI KORUPSI!

* Dr. Nusa Putra, M.Pd adalah dosen Universitas Negeri Jakarta. Banyak menulis buku tentang metodologi penelitian, filsafat, dan pendidikan

Loading...