Beranda Hukum Kriminal Ribuan Sukucadang Palsu Asal China Beredar di Lampung

Ribuan Sukucadang Palsu Asal China Beredar di Lampung

216
BERBAGI
Sukucadang palsu siap edar disita Polda Lampung.

Zainal Asikin|Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG — Kasubdit I Industri, Perdagangan dan Investasi (Indagsi) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, AKBP Budiman Sulaksono, mengataakan ribuan barang bukti sukucadang (sparepart) palsu tanpa merk dari China tidak hanya diedarkan di Lampung.

Menurut Budiman, barang asal China itu awalnya tiba di Jakarta, kemudian diedarkan ke beberapa provinsi.

“Sampainya di Jakarta, sparepart palsu itu dikirim oleh pemasok lainnya kepada tersangka RJP melalui Pelabuhan Bakauheni,”ujarnya saat konpers di Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rumbasan) kelas I Bandarlampung, Selasa (14/2/2017).

Modusnya, kata Budiman, sebelum diedarkan tersangka RJP kepada para konsumennya. Sparepart palsu tersebut, dimasukkan ke dalam kemasan lalu dipres menggunakan mesin pres. Selanjutnya, dikemas tersangka pakai kardus yang sudah ditempeli tersangka dengan merk ternama seperti Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki dengan isi rata-rata sebanyak 25 Pcs.

“Produk sparepart impor palsu hasil kemasan tersangka RJP tersebut, dipasarkan di beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung. Bahakan tersangka juga menjualnya, hingga di luar Provinsi Lampung,”terangnya.

Dikatakannya, sehari melakukan pengemasan, tersangka RJP mampu menghasilkan 700 Pcs. Selama kurun waktu satu bulan, hasil pengemasan yang dilakukan RJP dengan merk dagang ternama seperti Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki mampu menghasilkan hingga 14 ribu Pcs.

“Kegiatan usaha yang dilakukan tersangka RJP, sudah berjalan sejak satu tahun terakhir (2016). Dari hasil menjual sparepart palsu tersebut, tersangka meraup keuntungan hingga milyaran rupiah,”jelasnya.

Menurutnya, kasus tersebut saat ini masih dilakukan penyelidikan dan pengembangan, untuk mengungkap pemasoknya yang berada di Jakarta. Tersangka RJP, saat ini ditahan di Rutan Mapolda Lampung.

Pasal yang disangkakan untuk menjerat tersangka, Pasal 104 jo Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, lalu Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No.7 tahun 2014 tidak memiliki izin perdagangan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun.

Tersangka juga dijerat Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 huruf d, e dan f dan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.