Beranda Views Opini Rolling, Berita Buruk bagi PNS

Rolling, Berita Buruk bagi PNS

100
BERBAGI

Gunawan Handoko*

APA sih sesungguhnya yang dicari oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS)? Sebagian besar pasti akan menjawab karier, yakni jabatan bagi para PNS dalam mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sekaligus pengelola pemerintahan. Lalu, bagaimana dengan semangat dan motivasi kerja para pejabat karier saat ini? Hampir semua mengaku tidak cukup merasa aman, karena sewaktu-waktu bisa diganti, tergantung selera Pimpinan (baca : Kepala Daerah).
Hari-hari belakangan ini terjadi kegaduhan yang melanda kalangan birokrasi, khususnya di wilayah provinsi Lampung, terkait dengan surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Lampung agar 5 Kepala Daerah mencabut keputusan rolling yang telah dilakukan oleh para Pj. Bupati dan Walikota sebelumnya.

Mengacu ketentuan dalam pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ke tiga PP Nomor 6/2005, bahwa penjabat Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Sesungguhnya polemik ini sudah muncul begitu terjadi mutasi di 5 kabupaten/kota di provinsi Lampung, bahkan pihak Kemendagri langsung menurunkan Tim. Sempat muncul perlawanan dari beberapa Penjabat Kepala Daerah yang menolak untuk membatalkan mutasi tersebut.

Belakangan, Mendagri Tjahjo Kumolo kembali ngotot agar Gubernur Lampung embatalkan mutasi tersebut. Adalah wajar jika kemudian ada pihak yang curiga, jangan-jangan ada kepentingan di balik sikap ngototnya Mendagri tersebut. Pasalnya, para Bupati dan Walikota terpilih ’terpaksa’ tidak bisa melakukan mutasi sebelum para pejabat struktural menduduki jabatannya minimal 2 tahun. Sementara sudah banyak calon pejabat yang antri sebagai imbal atau balas jasa atas perjuangannya saat Pilkada.

Di sisi lain, banyak juga para pejabat yang sudah di bidik dan menjadi target untuk di lepas jabatannya karena dianggap tidak mendukung saat pencalonan tempo hari. Maka diyakini, apabila Gubernur Lampung membatalkan mutasi yang telah dilakukan para Penjabat Kepala Daerah karena dianggap menabrak aturan, babak berikutnya adalah para Bupati dan Walikota akan rame-rame melakukan mutasi dalam rangka balas jasa dan juga balas dendam itu tadi. Disinilah letak ketidakadilan yang sering dialami para PNS.

Meskipun dalam Undang-Undang No 43 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa untuk lebih menjamin objektivitas, dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat harus diadakan penilaian prestasi kerja, namun kenyataannya penilaian prestasi kerja sering kali terjerat subjektivitas. Sehingga, berbagai macam keberhasilan dalam menjalankan tugas, pendidikan, dan latihan kepemimpinan yang diikuti seorang PNS tidak akan bermanfaat banyak untuk meniti karier jabatan struktural maupun fungsional, meski otaknya cerdas sekalipun.

Dalam kaitan ini Mendagri seakan menutup mata dan tidak ada upaya untuk memberikan perlindungan, walau jelas-jelas ada aturan yang dilanggar oleh para Kepala Daerah. Dalam setiap kesempatan mutasi, para Kepala Daerah tidak canggung-canggung mengaitkan mutasi yang dilakukan sesuai dengan amanat reformasi birokrasi. Dalam kenyataannya justru reformasi birokrasi terabaikan.

Ambil saja contoh, pola pemilihan atau pengangkatan pejabat stuktural pemerintah tidak lagi merujuk kepada aspek profesional, melainkan lebih kepada suka atau tidak suka, bahkan sudah bercampur dengan intervensi politik. Padahal jika pemimpin ingin pemerintahannya berjalan dengan baik, orang yang dipercaya untuk memegang birokrasi haruslah orang-orang profesional, cerdas, memiliki mindset yang tepat dan tidak berorientasi pada kekuasaan.

Diakui secara jujur bahwa mismatch yang terjadi saat ini terlalu besar, terutama
di tingkatan pemerintah daerah akibat adanya like and dislike. Ada sarjana hukum menjadi kepala PU, sarjana IAIN menjadi Camat, dan sebagainya. Kita harus ingat, seekor serigala akan nampak hebat dan perkasa manakala ia berada di kawasan hutan belantara. Namun jika ia harus hidup di gurun pasir, meski disana banyak hewan buruan yang bisa dimangsa, pasti ia tidak akan sehebat dan seperkasa jika berada di hutan.

Pada kenyataannya memang demikian, banyak pejabat setingkat eselon II yang tidak mampu menjabarkan visi dan misi kepala daerahnya di tingkatan praksis. Akibatnya banyak persoalan yang muncul sebagai dampak dari ketidakmampuan lembaga-lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Upaya menciptakan good governance yang selalu dikumandangkan sejak era reformasi baru sebatas retorika yang berkepanjangan. Sungguh malang nasib PNS. ***

*Direktur PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan) Wilayah Lampung