Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara “Rolling” di Pemkab Lampung Utara, Juniardi: Tak Ada Alasan Data Pejabat Baru...

“Rolling” di Pemkab Lampung Utara, Juniardi: Tak Ada Alasan Data Pejabat Baru Dirahasiakan

45
BERBAGI
Pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV Pemkab Lampung Utara, Jumat (24/4).

Feaby/Teraslampung.com

Kotabumi–‘Sulitnya’ kalangan media dalam memperoleh data rolling pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Utara (Lampura) mendapat sorotan serius dari ‎Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung.

Menurut Ketua KIP Lampung, Juniardi, tidak ada alasan bagi badan publik dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampura untuk tidak memberikan atau merahasiakan data rolling pejabat dimaksud kepada kalangan media maupun masyarakat. Terlebih, prosesi pelantikan itu telah dilakukan. ‘Keengganan’ pihak BKD ini justru boleh dikatakan sangat aneh.‎

“Terkait informasi data rolling pejabat, itu bagian dari kinerja eksekutif (badan publik). Apalagi sudah dilakukan pelantikan. Jadi tidak ada alasan untuk dirahasiakan. Justru menjadi aneh (kalau tidak diberikan),” ‎tulis dia dalam pesan Blackberry-nya, Minggu (26/4).

Juniardi menegaskan bahwa data rolling pejabat bukan termasuk kategori informasi yang perlu dirahasiakan dan dilindungi sehingga tidak akan menimbulkan kerugian apa pun jika informasi tersebut diberikan atau dipublikasikan kepada masyarakat. Adapun klasifikasi informasi rahasia itu, kata dia, yakni rahasia pribadi, rahasia perusahaan, dan rahasia negara.

“UU (Undang – Undang) KIP nomor 14 tahun 2008 menjelaskan tentang informasi terbuka dan tidak boleh dibuka. Jadi mungkin lebih baik para pejabat di LU memahami UU KIP. Jadi tidak menjadi salah,”‎ paparnya.

Berdasarkan UU tersebut, imbuh anggota Dewan Kehormatan PWI Lampung ini, pemerintah melalui badan publik masing – masing sedianya membuka akses informasi publik secara terbuka tanpa harus diminta terlebih dahulu. Sebab, hak untuk tahu dari masyarakat telah dijamin oleh UU.‎

“Ya, hak untuk tahu masyarakat dijamin oleh UU dan pemerintah wajib membuka akses informasi publik.‎ Badan publik seharusnya tanpa diminta, diperintahkan UU untuk membuka akses informasi seluas – luasnya‎ (kepada masyarakat),” urai dia.

Sebelumnya, rolling ratusan jabatan di Pemkab Lampung Utara, Jumat pagi (24/4) menyisakan cerita lama yang selalu terulang. Pemkab tidak mau memberikan data nama-nama pejabat yang ‘dirolling’ kepada para wartawan. Seolah data itu menjadi rahasia negara, data nama-nama pejabat tetap disimpan. Para wartawan ditolak ketika meminta salinannya. Ironinya, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) dan Kasubag-nya ternyata juga tak memiliki data tersebut.

Meski akhirnya berhasil mendapatkan data dimaksud walau tak secara keseluruhan, wartawan media ini harus pontang – panting terlebih dulu sebelum mendapatkannya. Data ini diperoleh dari Kabag Humas, Tomy Suciadi,  yang mesti sibuk ke sana – kemari untuk memperoleh data itu. Data yang berhasil didapat pun hanya berupa foto bukan foto kopian data rolling. Foto pun didapatkan dengan cara menggesa-gesa atau setengah memaksa.