Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Rolling Pejabat, Bupati Lampura Kembalikan Jabatan Syahbudin dan Wahab

Rolling Pejabat, Bupati Lampura Kembalikan Jabatan Syahbudin dan Wahab

1651
BERBAGI
‎Kepala Dinas PU Lampung Utara, Syahbudin

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Bupati Agung Ilmu Mangkunegara akhirnya mengembalikan jabatan Syahbudin dan Wahab yang sempat didepak secara insprosedural oleh mantan Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara, Sri Widodo pada Juni lalu.

Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018, Syahbudin kembali menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Begitupun ‎dengan Wahab. Yang bersangkutan sudah dapat kembali ‘ngantor’ sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terhitung sejak tanggal tersebut.

“Pak Bupati Agung Ilmu Mangkunegara sudah mengembalikan jabatan lama pak Syahbudin dan pak Wahab seperti yang tertuang dalam surat keputusan pada tanggal 16 Juli kemarin,” kata Kepala Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Ramon Trioza Arifin, Selasa (17/7/2018).

Selain menerbitkan SK dengan nomor 821.32/29/II/38-LU/2018 tentang pencabutan keputusan seputar pemberhentian Syahbudin dan Wahab dari jabatannya, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara juga mengembalikan jabatan kepada‎ para pejabat lama yang didepak oleh Sri Widodo saat menjabat sebagai Plt Bupati Lampung Utara.

“Para pejabat eselon III dan IV yang sempat dimutasi/diberhentikan jabatannya semasa kepemimpinan pak Sri Widodo sudah dikembalikan kepada posisinya yang semula,” terangnya.

Adapun dasar dari kebijakan yang dikelua‎rkan oleh Bupati Agung ini ialah surat Menteri Dalam Negeri dengan nomor : 800/5177/OTDA tertanggal 7 Juni 2018 tentang tanggapan penataan pejabat di lingkungan Pemkab Lampura. Lalu, surat Menteri Dalam Negeri dengan nomor : 188.2/4699/SJ tertanggal 13 Juli 2018 yang isinya tentang pembatalan keputusan pelantikan/penggantian dan pemberhentian pejabat yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan.

“Sejatinya, pelantikan – pelantikan kala itu sudah tidak sah dengan sendirinya seiring dengan adanya surat dari Menteri Dalam Negeri. SK yang diterbitkan oleh pak Bupati Agung sifatnya hanya penegasan saja,” jelas dia.

Menurut Ramon, dengan telah dipulihkannya jabatan – jabatan kepada para pemiliknya yang sah maka secara otomatis seluruh yang berkaitan dengan jabatan sudah kembali melekat kepada mereka. Di antaranya seperti tunjangan kerja, kendaraan dinas.

“Apa saja yang melekat atau berkaitan dengan jabatan sudah sah kembali kepada mereka termasuk kendaraan dinas,” tuturnya.

‎Sebelumnya, semasa menjabat sebagai Plt Bupati Lampura, Sri Widodo memutasi/mempromosikan/memberhentikan ratusan pejabat eselon II, III, dan IV. Kebijakan yang diambil oleh Sri Widodo akhirnya menimbulkan kegaduhan karena mendapat perlawanan dari para pejabat yang didepaknya secara sepihak.

Mereka melakukan perlawanan karena berkeyakinan apa yang dilakukan Sri Widodo tak sesuai aturan. Perjuangan mereka membuahkan hasil karena Sri Widodo akhirnya mengembalikan jabatan mereka sesuai yang diperintahkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. ‎Namun, seolah tak kapok dengan perbuatannya, Sri Widodo kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial dengan mencopot Syahbudin dan Wahab dari jabatannya.

Selang dua pekan kemudian, yang bersangkutan kembali melantik pejabat eselon III dan IV. Drama pelantikan dan pencopotan pejabat mencapai puncaknya karena Sri Widodo akhirnya dicopot dari jabatannya sehari lebih cepat dari yang dijadwalkan.

Loading...