Beranda Teras Berita Rompi ala Tahanan KPK untuk Para Santri Dinilai Sebagai Bentuk Kekerasan

Rompi ala Tahanan KPK untuk Para Santri Dinilai Sebagai Bentuk Kekerasan

450
BERBAGI
Rompi ala tahanan KPK. (foto Ist)

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–Kasus adaptasi rompi ala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  di lingkungan pesantren U di daerah Kalianda, Lampung, menjadi perbincangan masyarakat. Kasus ini bermula dari pimpinan pesantren U yang berinisial ARU mengunggah foto persidangan santri-santrinya yang melanggar dan mengenakan rompi ala KPK. Tampak wajah para santri tersebut menunduk sedih dan malu. Ditambah foto para santri yang melanggar itu diupload oleh pimpinan pesantrennya sendiri.

Menurut aktivis anak dan perempuan, Hilda Rumambi, sebaiknya pengurus pesantren mendapatkan pemahaman tentang hak-hak  anak yang sudah diratifikasi oleh negara Indonesia.Sesuai dengan  empat prinsip KHA (Konvensi Hak Anak), ada kepentingan terbaik untuk anak, nondiskriminasi, partisipasi, yang ketiganya ini akan bermuara pada tumbuh kembang anak.

“Jadi kalau melihat apa yang pengurus pesantren ini sudah lakukan bisa dikatakan bahwa beberapa prinsip hak anak ini sudah dilanggar. Intinya sudah terjadi kekerasan dalam institusi pengajaran dalam hal ini kekerasan psikis pada anak. Ini akan berakibat trauma terhadap anak dan berdampak dalam tumbuh kembang anak terutama dalam perkembangan emosinya. Kondisi ini bisa disebut corporal punishment alias kekerasan dalam pendidikan,” kata Hilda, Senin (15/9).

Lebih jauh dari itu, budayawan Chavchay Syaifullah menilai fenomena di pesantren U di Lampung yang dilakukan sendiri oleh pemimpinnya yang berinisial ARU merupakan jenis kreasi metode pendidikan yang tidak kontekstual dan irrasional. Menurut Chavchay, psedikitnya ada tiga keberatan yang bisa diajukan kepada pihak pesantren.

Pertama, pengenaan rompi bagi santri pelanggar sebagai bentuk adaptasi salah kaprah dari aturan KPK oleh pesantren U, padahal konteksnya jauh berbeda. Rompi itu digunakan KPK sebagai pemberi rasa malu yang luar biasa bagi para tahanan KPK alias orang yang sudah disangkakan melakukan tindakan kriminal korupsi.

Waktu rompi KPK dulu mau dikenakan pertama kali, pun banyak protes dari pengacara dan loyalis koruptor. Pengenaan rompi itu lalu diadaptasi begitu saja oleh pesantren U hanya untuk santri, anak didik di lembaga pendidikan berlabel agama, yang masih di bawah umur, yang pelanggarannya tidak mungkin sejahat koruptor yang ditangkap KPK. Lagi pula, santri-santri yang dihukum itu masih pada lugu, masih bisa dibicarakan baik-baik dengan penuh khidmat dan kesabaran.

Kedua, pesantren U telah melakukan objektifikasi santri secara berlebihan. Melakukan objetifikasi saja sudah salah dan berpotensi menggerus potensi santri. Ditambah ini sudah berlebihan. Objektifikasi di sini merupakan sebuah keadaan di mana santri dipandang atau diperlakukan sebagai objek oleh guru/ustadz ataubaik pesantren itu sendiri,” ujar Chavchay.