Beranda Teras Berita RPJMD Lampura 2019-2024 Telat Disahkan, Pansus Salahkan Eksekutif

RPJMD Lampura 2019-2024 Telat Disahkan, Pansus Salahkan Eksekutif

59
BERBAGI
Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Utara 2019-2024, Muklis
Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Utara 2019-2024, Muklis.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Utara 2019-2024, Muklis,  terkesan melempar kesalahan pada pihak eksekutif atas keterlambatan ‘pengesahan’ Raperda RPJMD.

RPJMD yang memuat pelbagai visi dan misi Bupati Lampung Utara ini disepakati oleh pihak legislatif dan eksekutif untuk ditingkatkan menjadi Perda pada Senin malam (30/9/2019). Sebelum disepakati, RPJMD itu sempat membuat kalangan DPRD terbelah. Satu sisi menganggap Raperda RPJMD dapat disepakati oleh pimpinan sementara, di sisi lain menganggap sebaliknya.

“Keterlambatan (ini) dari pemerintah. Penyerahan RPJMD ini kan sudah mundur,” kata Muklis usai sidang paripurna RPJMD.

Menurut Muklis, jika Raperda RPJMD itu disampaikan oleh pihak eksekutif di sekitar bulan April atau Mei maka anggota DPRD periode sebelumnya memiliki banyak waktu untuk membahasnya. Tapi, faktanya RPJMD itu baru disampaikan pada pertengahan Juli.

“Seharusnya kan (diserahkan) di bulan empat (April) atau bulan lima (Mei). (Tapi) Ya kita enggak menyalahkanlah. Paling tidak kita (dapat) bekerja (jika disampaikan di bulan – bulan itu),” dalihnya.

Meski disepakati di luar batas waktu (25 Maret -25 September) Politisi asal Partai Golkar ini berkeyakinan jika Perda RPJMD tersebut tidak akan cacat hukum. Alasannya, mereka berpegangan pada hasil konsultasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri terkait polemik RPJMD.

“Insya allah tidak cacat hukum, semua sudah ditelaah, Ketua Sementara (Rendy) sudah konsultasi ke Kemendagri. Yang jelas itu ada notulennya,” kata dia.

Sebelumnya, kalangan legislatif dan eksekutif menanantangani kesepakatan bersama atas RPJMD Lampung Utara 2019-2024 dalam sidang paripurna DPRD, di gedung DPRD, Senin (30/9/2019) sekitar pukul 20.45 WIB.

‎Sidang paripurna dengan agenda laporan hasil panitia khusus yang dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama atas RPJMD ini dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Lampung Utara, Rendy Apriansyah. Tak kurang dari 34 anggota DPRD hadir dalam sidang paripurna tersebut.

Loading...