Opini  

RSUD Ryacudu, RS Kebanggaan yang Tidak Bisa Dibanggakan

RSU Ryacudu Lampung Utara
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby Handana

Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Pepatah ini sepertinya cukup tepat untuk menggambarkan kondisi kekinian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H.M.Ryacudu Lampung Utara yang ditinggal oleh pasiennya. (Keluarga) Pasien diduga lebih memilih rumah sakit swasta untuk melakukan pengobatan.

Pemandangan ruangan – ruangan kosong ‎tanpa pasien di dalamnya kini menjadi hal yang mulai lazim di sana. Memang, sejumlah ruangan masih ada pasien di dalamnya. Namun, jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Perkiraannya, jumlah pasien rawat inapnya di sana tak lebih dari tiga puluhan orang. Angka itu pun merupakan perkiraan yang paling maksimal.

‎Apa yang terjadi di sana tak terlepas dari salah mereka sendiri. Sebab, pihak manajemen di sana tak begitu piawai mengelola pelbagai persoalan yang terjadi di sana. Mulai dari persoalan macetnya pembayaran BPJS (2018), perekrutan pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD H.M.Ryacudu (2019), pembayaran honorarium (2019) tenaga kesehatan, demonstrasi menuntut pergantian direktur (2019), pencopotan 17 pejabat RS dari jabatannya (2019), dokter spesialis yang mogok kerja (2020), dan ketiadaan obat – obatan dan sejenisnya (2021), serta pengajuan dana klaim Covid-19 yang disebut – sebut tidak cermat (2022)‎.

Semua persoalan tersebut terus membuat kepercayaan ‎publik bak sebuah roller coaster (baca naik – turun). Namun, di antara persoalan di atas, persoalan ketiadaan obat – obatan dan sejenisnyalah yang “sukses” membenamkan kepercayaan publik pada RS pelat merah itu hingga ke titik nadir.

Krisis kepercayaan publik itu sangat berdasar dan boleh dikatakan memang sewajarnya dilakukan. Sebab, minimnya persediaan obat – obatan itu sama saja akan membuat pasien yang berobat semakin ‘sakit’ di sana. Padahal, obat – obatan itu sangat diperlukan. Kalaupun ada yang mendapatkan obat, hampir dapat dipastikan itu didapat mereka dari luar RS. Caranya, ya terpaksa membeli dari luar RS.

Krisis obat ini jugalah yang membuat dokter spesialis di sana menyarankan pasien untuk berobat di RS lain. Meski tujuannya baik, namun kebijakan itu semakin memperburuk citra RS milik pemkab tersebut. Kondisi yang tak layak untuk didengar ini sampai ke telinga publik. Efek dominonya, publik mulai enggan mengantarkan kerabat – kerabatnya untuk berobat di sana. Ketimbang susah mencari obat, lebih baik berobat di tempat yang pasti – pasti saja. Begitu kira – kira yang ada dalam pikiran mereka. Jadilah, RS swasta sebagai pilihan yang paling masuk akal.

‎Krisis obat – obatan ini sendiri disebabkan oleh ketidakmampuan pihak manajemen RS untuk mencicil kewajiban mereka pada 23 pihak penyedia obat. ‎‎Meskipun mencoba bersabar, namun yang namanya sabar tentu ada batasnya. Itulah yang terjadi dengan pihak penyedia obat. Kesabaran mereka akhirnya habis.

Penghentian pasokan obat terpaksa mereka lakukan. Sebab, tunggakan total utang obat RSUDR sudah tak dapat mereka tolelir lagi. Kala itu total tunggakannya mencapai Rp7 miliar.‎ Untungnya, pihak eksekutif dan legislatif langsung bergerak cepat untuk merespons kabar buruk tersebut.

Total anggaran Rp14,4 miliar dialokasikan oleh mereka sepanjang tahun 2021 – 2022. Rinciannya, Rp3,4 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2021, dan Rp11 miliar dialokasikan pada APBD tahun 2022.

Kendati demikian, belasan miliar itu tidak melulu untuk mengatasi kekurangan obat di sana. Pembayaran insentif dokter spesialis, dan tenaga medis lainnya, serta renovasi sejumlah bangunan juga termasuk di dalam dana itu. ‎Perbaikan bangunan – bangunan itu direncanakan dilakukan di tahun 2022 ini.

Celakanya, apa yang dilakukan oleh pemkab ini ternyata masih tak mampu menarik minat publik untuk kembali berobat di sana. Kepercayaan publik masih sulit untuk mereka dapatkan. Mungkin, mereka kadung tak percaya sehingga masih enggan membawa kerabat mereka ke sana.

‎Dengan usianya yang nyaris menyentuh satu abad dalam waktu empat belas tahun ke depan, kondisi yang dialami oleh RS pelat merah ini sungguh sangat disayangkan. Padahal, dengan usia segitu, sudah selayaknya RS ini menikmati kejayaannya.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di ‎RS – RS swasta di sana. Di saat RSUDR sibuk berkutat dengan persoalan yang seolah tak ada habisnya, RS – RS swasta itu malah sebaliknya. Gedung – gedung megah berikut fasilitas kesehatan yang diwajibkan pun terus mereka lengkapi. Bahkan, salah satu di antara RS swasta tersebut disebut – sebut telah ada yang meraih akreditasi paripurna baru – baru ini.

Kendati demikian, keterpurukan yang sedang dialami oleh RSUDR tak mutlak diakibatkan oleh kesalahan manajemen di sana. Sedikit banyak, ada peran Pemkab dan DPRD Lampung Utara dalam keterpurukan tersebut. Orang – orang yang mereka pilih untuk memimpin di sana terlihat tak begitu mampu membawa RS itu ke luar dari krisisnya.

Meskipun kerap menggonta-ganti ‎pejabat di sana, tapi ternyata masalahnya masih tetap ada. Jangankan membawa RS lebih berkembang dan bahkan maju, sekadar membawa ke luar dari krisis saja mereka tidak mampu. Dampaknya, ya seperti yang dirasakan saat ini.

Pun demikian dengan pihak legislatif. Mereka terlihat tidak begitu menekan pemkab dan manajemen RSUDR agar ‎dapat segera mengatasi persoalan demi persoalan di sana. Padahal, kalau saja mereka mau, tentu dengan kewenangannya mereka dapat dengan mudah menekan semua pihak untuk segera mengatasi persoalan di sana.

Kembali ke urusan RSUDR, hendaknya semua pihak terkait tak malu dan mau belajar dari kesuksesan RS swasta di daerah mereka. ‎Secara tidak langsung, dengan kesuksesannya itu, RS swasta tersebut hendak mengatakan ‘begini loh caranya yang benar mengurus RS itu. Bukannya seperti itu’.

Pihak eksekuti dan legislatif harus memikirkan terobosan – terobosan baru agar RS kebanggaan rakyat Lampung Utara dapat ke luar dari krisisnya. Terobosan itu bisa berupa perombakan total para pejabat maupun tenaga kesehatan di sana, membantu pelunasan utang obat – obatan, meningkatkan kualitas bangunan berikut peralatannya. Atau bisa pula mereka mengangkat direktur yang berasal dari kalangan profesional. Mungkin, dengan latar belakang tersebut, direktur yang baru memiliki ide – ide yang lebih segar nan kreatif dalam mengembangkan RS tersebut. Toh, peraturan yang mereka buat memang mengizinkan calon direktur berasal dari kalangan non ASN.

Memang tak ada jaminan yang pasti jika terobosan – terobosan baru akan seratus persen mampu mengeluarkan RSUDR ke luar dari krisisnya. Tapi, paling tidak, publik telah mendengar bahwa pemimpin – pemimpin mereka yang tiap harinya duduk di ruangan dingin benar – benar peduli dengan nasib RS kebanggaan mereka.

Andaipun masih tetap gagal, publik akan selalu berada di sisi mereka karena mereka tahu jika pemimpin – pemimpinnya adalah orang yang peduli dengan RS yang menjadi ujung tombak dalam melayani kesehatan rakyatnya.‎ Pun begitu sebaliknya. Minimnya terobosan akan semakin membuat publik yakin untuk tidak berobat di sana. Kalau sudah begitu maka RS itu akan menjadi RS kebanggaan yang tidak bisa dibanggakan.