Beranda Teras Berita Ruas Jalan Way Galih—Sri Bawono dan Simpang Penawar—Rawajitu akan Berubah Status Jadi...

Ruas Jalan Way Galih—Sri Bawono dan Simpang Penawar—Rawajitu akan Berubah Status Jadi Jalan Nasional

582
BERBAGI
Kadis Bina Marga Lampung, Budhi Darmawan. (Teraslampung.com/Mas Alina Arifin)

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com—Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung,  Budhi Darmawan, menyatakan Kementerian   Pekerjaan Umum (KemenPU) menyetujui perubahan status dua ruas jalan di Provinsi Lampung menjadi jalan nasional. Keduanya ialah Jalan Way Galih hingga Sribawono di Lampung Timur dan Jalan Simpang Penawar hingga Rawajitu di Kabupaten Mesuji.

Hal itu dipastikan Menurut Budhi Darmawan, kepastian perubahan status dua ruas jalan itu disampaikan secara lisan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kepada Gubernur Lampung di sela-sela rapat koordinasi Gubernur Se Sumatera di Padang, Sumatera Barat, akhir Agustus lalu.

“Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo telah meminta langsung kepada Menteri PU untuk mengubah status jalan provinsi menjadi jalan nasional. Khususnya dua ruas jalan prioritas yakni Way Galih- Sribawono dan Simpang Penawar-Rawajitu. Lalu, dijawab secara lisan oleh Pak Menteri akan dijadikan penghubung jalan nasional. Menteri PU berjanji perubahan status akan dilakukan sebelum kabinet berakhir, Oktober ini,” kata Budhi, Rabu (3/9).

Atas respons positif dari Kementerian  PU itu, kata Budhi,  Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengharapkan Dinas Bina Marga segera mengurus data yang dibutuhkan sehingga perubahan status dapat segera dilakukan.

Sementara itu,  Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan status jalan nasional di Lampung ada 1.159,57 km (Kepmen PU Nomor: 631/KPTS/M/2009). Pada Desember 2013 lalu, kondisi mantap atau jalan bagus ada 1.112,47 km (95,94 persen), tidak mantap ada 47,10 km (4,06 persen).

Jalan status provinsi ada 1.702,81 km (SK Gub. Lampung No: G/433.a/III.09/HK/2011). Pada Juni 2013 lalu, kondisi mantap atau jalan provinsi yang bagus ada 1.051,52 KM (61,75 persen) dan tidak mantap ada 651,29 KM (38,25 persen).

Kemudian ada beberapa permasalahan terkait infrastruktur jalan ini. Seperti, posisi Lampung sebagai muara alur transportasi darat Jawa-Sumatera, berdampak beban transportasi jalan di Lampung semakin tinggi dibanding provinsi lain di Sumatera.

Status kelas jalan eksisting tidak sesuai dengan fungsi jalan. Dengan kualifikasi kelas III (MST 8-10 ton), beban angkutan kendaraan yang melewati Provinsi Lampung lebih dari MST 10 ton (termasuk pengangkutan batu bara).

Alokasi dana dari pusat (APBN dan DAK) lebih rendah dari kebutuhan dan permasalahan penanganan transportasi Lampung. Persentase anggaran MP3EI 2011-2013 untuk Sumatera hanya 10 persen dari anggaran nasional.

“Infrastruktur penghubung (feeder road) yang ada di ruas utara, tengah, dan selatan belum memenuhi persyaratan untuk menghubungkan jalan lintas nasional yang ada di ruas barat, tengah, dan timur. Kemudian tingginya disparitas pembangunan kota-desa serta daerah terpencil,” ungkap Fahrizal dalam acara Focus Group Dicussion (FGD) Musrenbang RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019 di Aula lantai 5 Gedung Magister UBL, Juli lalu.

Untuk itu, lanjut Fahrizal, pihaknya akan meningkatkan infrastruktur skala tinggi untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi, pertanian, dan energi serta sarana prasarana dasar permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. (Mas Alina)

Loading...