RUU Pilkada: “Walk Out”, Fraksi Demokrat Dinilai Lakukan Pencitraan

  • Bagikan
Anggota dewan memprotes pimpinan sidang saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 25 September 2014/Foto: Antara via tempo.co

Bambang Satriaji/Teraslampung.com

JAKARTA — Fraksi PDIP DPR RI menuding Fraksi Partai Demokrat telah menelikungnya dalam pembahasan RUU Pilkada. Demokrat yang sebelumnya mendukung pilkada langsung ternyata menjelang saat penghitungan suara memilih walk out sehingga memberi peluang besar bagi golnya usulan pilkada oleh DPRD.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yasonna Laoly,  menduga aksi walkout anggota Fraksi Partai Demokrat sebagai skenario politik yang  memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dukungan terhadap opsi pilkada langsung yang sebelumnya ditunjukkan Fraksi Demokrat, menurut Laoly, hanyalah penctraan Demokrat.

“Setelah kami dukung teman-teman Fraksi Partai Demokrat dalam forum lobi, kami melihat mereka justru kaget bukan bersuka-cita, maka bapak ibu sekalian. Skenario yang cukup cantik ini buyar untuk menampilkan kami dukung rakyat, tapi sebenarnya hatinya ada di seberang sana. Mohon maaf. Ini hanya rekayasa politik untuk tampilkan pencitraan. Mohon maaf,” kata Laoly dalam dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Laoly menuding, aksi anggota Fraksi Partai Demokrat hanya untuk mempermainkan kepercayaan masyarakat.

“Tetapi pada perdebatan berikutnya, ternyata kenario opsi ketiga hanya untuk memecah, seolah-olah mendukung kedaulatan rakyat, bahwa kami dukung kedaulatan rakyat, tapi tidak diperkenankan rakyat. Ini adalah sengaja,” katanya.

Ffraksi yang mendukung pilkada langsung tinggal PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura. Mereka melawan pendukung pilkada lewat DPRD, PKS, PAN, PPP, Golkar, dan Gerindra.

Sebelum walk out, juru bicara Fraksi Demokrat Benny K. Harman menyatakan partainya sudah berupaya mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat  absolut. Artinya, jika salah satu syarat tidak diterima fraksi lain di DPR, maka Demokrat akan memilih netral.

“Niat baik Demokrat ini untuk memperbaiki demokrasi.Untuk mempernaiki pilkada langsung, ditolak mentah-mentah,” kata Harman.

Namun, pernyataan tersebut diklarifikasi beberapa wakil dari Fraksi PDIP dan PKB. Menurut mereka, alasan Harman itu tidak benar. Yang benar, kata mereka, Fraksi PDIP, PKB, dan Hanura mendukung usulan Fraksi Demokrat.

Seusai sidang diskors—sidang  karena suasana makin memanas–, Benny Harman kembali melanjutkan menyatakan kesimpulan fraksinya. Dalam kesimpulan akhir Benny mengatakan, karena 10 syarat absolut tidak diakomodasi, maka Fraksi Demokrat memilh walk out alias tidak ikut memilih dua opsi: pilkda langsung atau pilkada melalui DPRD.

  • Bagikan
You cannot copy content of this page