Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Satpol PP Lampura Bantah Ada Pungli dalam Penerimaan Tenaga Honirer

Satpol PP Lampura Bantah Ada Pungli dalam Penerimaan Tenaga Honirer

458
BERBAGI
Kantor Sat Pol PP Lampung Utara (ilustrasi)

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja‎ (Sat Pol PP), Doni Ferwari F dan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Sat Pol PP menegaskan tak pernah meminta uang sepeser pun kepada sejumlah orang melamar untuk menjadi honorer Sat Pol PP.

‎”Saya sama sekali tidak mengenal beliau (Asmara, orang tua korban AD). Jadi, bagaimana bisa saya dikatakan memungut uang sebesar Rp22 juta kepada beliau,” tegas Doni di kantornya, Kamis sore (9/11/2017).

Bantahan itu dilakukan dua pejabat Satpol PP Lampura terkait dengan berita dua oknum petinggi Satpol PP Lampura  berinisial D dan H yang diduga telah melakukan praktik penipuan, beberapa waktu lalu.

Penipuan dilakukan dua petinggi Satpol PP Lampura dengan modus menawarkan menjadi tenaga honorer dengan syarat memberikan sejumlah uang.

Menurut ‎Doni, hingga saat ini, belum ada perekrutan tenaga suka rela (TKS) Sat Pol PP yang baru. Dengan demikian, kemungkinan untuk penerimaan TKS yang baru itu sangat kecil terjadi kecuali ada TKS yang berhenti atau mengundurkan diri.

“Sat Pol PP hingga kini belum ‎ada perekrutan TKS karena anggota yang ada sudah cukup,” katanya.

‎Kendati demikian, Doni mengakui bahwa animo warga untuk melamar sebagai calon TKS di satuannya memang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya berkas lamaran yang masuk pada satuannya.

“Memang berkas lamaran yang masuk kepada Kesekretariatan itu banyak dan kami tampung sementara. Karena kan tidak etis rasanya kalau berkas itu kami buang,” jelas dia.

‎Pengakuan sama juga diungkapkan oleh Hendi Tiarman, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Sat Pol PP yang juga dituding memungut uang kepada sejumlah calon TKS‎.

Menurutnya, Erwin, oknum LSM yang ramai dikabarkan menjadi mediator dalam dugaan penipuan ini memang pernah membawa dua berkas lamaran. Berkas lamaran itu diterimanya karena saat itu Kepala Sat Pol PP dan Sekretaris sedang tak berada di kantor.

Berkas yang masuk itu kemudian diserahkannya kepada bagian Kesekretariatan. Selepas menerima berkas itu, baik ia dan Erwin sama sekali tak pernah menjalin komunikasi apapun apalagi meminta uang sebesar tersebut.

“Habis nyerahin berkas lamaran itu, kami (ia dan Erwin) sama sekali tak ada komunikasi. Jadi, isu tentang pungutan uang sebesar itu sama sekali tidak benar,” sanggahnya.

Sebelumnya, ‎dua oknum petingginya berinisial D dan H, diduga telah melakukan praktik penipuan. Modusnya, menawarkan menjadi tenaga honorer dengan syarat memberikan sejumlah uang.

Seperti diungkapkan Asmara, salah satu orangtua dari dua orang yang diduga menjadi korban penipuan untuk bisa  masuk menjadi tenaga honorer Sat Pol-PP di pemkab Lampura mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, dia merasa ditipu oleh dua oknum petinggi Pol-PP tersebut yang  menjanjikan akan mempekerjakan anaknya di satuan Pol-PP setempat. Untuk memuluskan langkahnya itu, Asmara  telah merogoh kocek sebesar Rp 22 juta rupiah belum lagi biaya pembuatan seragam Pol-PP yang mencapai Rp 3 jutaan.

Asmara menuturkan, anaknya dijanjikan dapat bekerja sebagai honorer Pol-PP pada bulan Oktober yang lalu. “Tanggal 29 Oktober yang lalu saya sudah serahkan uang sebesar Rp 22 Juta. Anak saya juga telah bertugas di Kecamatan Abungselatan selama dua hari. Waktu itu menurut Camat, Pak Kasat Pol-PP menelpon dirinya (Camat) untuk melarang anak saya dan temannya bertugas karena masih bermasalah,” ungkapnya di rumah salah satu kliennya, Sabtu (4/11) malam.

Terakhir kali, dirinya memberikan uang sebesar Rp 2 Juta sebagai kekurangan dari total Rp 22 juta, karena mungkin itu sebagai penyebab belum turunnya SK honorer anaknya. Uang itu pun lanjut dia diambil langsung oleh seorang yang bernama Erwin, salah satu Ketua LSM sebagai mediator karena Asmara dulu pernah menjadi Tim pemenangan Bupati pada pemilukada 2013 yang lalu. Dari Erwin uang itu diserahkan ke oknum Kabid di Satpol-PP berinisial (H) dan akhirnya diserahkan ke petinggi Pol-PP berinisial (D).

“Janjinya sih Jum’at kemarin SPT anak saya (AD) mau dikasih. Eh molor lagi Senin besok (6/11). Nah klo gini kan terus molor, jangankan mendapat SK, SPT pun tak kunjung ada,” keluhnya.

Asmara, berpikir uang tersebut belum sampai ke pucuk pimpinan Pol-PP (S) yang menyebabkan SK dan SPT anaknya belum turun. Dia pun mengaku mendengar percakapan telepon Erwin dengan petinggi Pol-PP (D). Dalam percakapan itu, D menegaskan bahwa anaknya pasti bekerja sebagai honorer Pol-PP dan jika tidak maka uang yang telah diberikan akan dikembalikan.

“Kalo sudah begini saya hanya minta uang saya dikembalikan plus biaya pembuatan seragam Pol-PP juga diganti itu aja,” pintanya.

Pernyataan Asmara diperkuat juga oleh Sunaiyah salah satu orang tua yang diduga ikut menjadi korban penipuan. Wanita paruh baya itu menuturkan dirinya juga diminta uang total sejumlah Rp. 22,5 Juta agar anaknya yang berinisial (C) juga dapat menjadi tenaga honorer Pol-PP. Akan tetapi nasibnya pun sama seperti anaknya Asmara yang hingga kini belum mendapatkan SK dan SPT.

“Saya ini orang susah mas, karena kepingin anak saya tidak nganggur maka saya upayakan apa saja termasuk belelang dan ngutang untuk bisa mencukupi jumlah yang diminta,” keluh dia seraya meminta uangnya dikembalikan juga.

Masih menurut penuturan korban sebenarnya tidak hanya mereka berdua yang menjadi korban diminta uang dengan iming-iming menjadi tenaga honorer Pol-PP. Yang berbarengan dengan AD dan C saja terdapat lima orang dengan jumlah uang yang diminta mencapai Rp 30 Juta lebih. Bahkan mungkin masih banyak lagi.

Loading...