Beranda Views Opini Satu Dasawarsa Sertifikasi Guru

Satu Dasawarsa Sertifikasi Guru

2935
BERBAGI
Ridwan Saifuddin

Ridwan Saifuddin
Peneliti Balitbangda Lampung

Setiap mengikuti seminar hasil penelitian tentang korelasi antara tunjangan sertifikasi dan kualitas guru, nyaris semua berkesimpulan bahwa tunjangan sertifikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kinerja guru. Hal ini diperkuat dengan hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang menunjukkan nilai rata-rata ujian kompetensi secara nasional masih belum memuaskan.

Hal serupa juga terjadi di Provinsi Lampung. Data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menunjukan nilai rata-rata UKG guru untuk semua jenjang pendidikan hanya 49,83 atau berada dibawah rata-rata nasional 53,02 (2015). Nilai UKG tersebut menunjukkan kompetensi profesional dan pedagogik guru di Provinsi Lampung masih rendah. Jika melihat sebaran nilai rata-rata UKG guru untuk semua jenjang, dengan nilai standar ketercapaian minimal (SKM) 55,00, hanya Kota Metro yang nilai rata-rata UKG diatas SKM, yaitu sebesar 55,03. Bandar Lampung saja nilai rata-rata UKG untuk semua jenjang hanya 53,17 atau masih dibawah SKM. Sedangkan nilai terendah adalah Pesisir Barat yaitu 45,25.

Data ini menunjukkan kualitas guru di Provinsi Lampung memang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Bagaimana meningkatkan kompetensi profesional dan penguasaan pedagoginya dengan program-program yang tepat. Jika ditelisik lebih jauh, nilai rata-rata UKG dibawah standar terdapat pada hampir semua mata pelajaran, dengan sebaran berbeda-beda di masing-masing kabupaten dan kota. Nilai rata-rata UKG dibawah SKM, terutama untuk mata pelajaran bahasa asing (Inggris, Arab, Jepang, Mandarin, Prancis), Bimbingan Konseling, Matematika, Biologi, Sosiologi, Fisika, Kimia, Penjaskes, Kewirausahaan.

Sertifikasi guru merupakan amanat UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemberian tunjangan mulai diimplementasikan pada 2007, yang berarti hingga kini sudah berjalan satu dasawarsa. Pada 2017, penerima tunjangan sertifikasi sudah sekitar 1,5 juta guru atau 69,2 persen. Guru yang menerima tunjangan sertifikasi adalah yang berstatus PNS dan Guru Tetap Yayasan (GTY).

Tujuan diberikannya tunjangan sertifikasi tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesejahteraan guru, sehingga guru dapat meningkatkan kualitas dan kompetensinya sebagai seorang guru. Namun, agaknya tujuan tersebut belum benar-benar terwujud sesuai harapan. Apakah guru sepenuhnya yang dipersalahkan?

Tujuan pemberian tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tidak dimungkiri, sudah dirasakan. Kesejahteraan guru meningkat. Bahkan, gaya hidup guru sebagian berubah. Banyak komentar, sertifikasi merubah gaya hidup para guru menjadi (terkesan) lebih konsumtif. Sementara kinerja dan kualitasnya tidak meningkat.

Tujuan menyejahterakan guru tentu satu hal yang baik. Namun, terasa ada yang kurang, ketika meningkatnya kesejahteraan tidak dibarengi dengan meningkatnya kualitas dan kinerja. Dari diskusi kecil dengan guru-guru yang menerima tunjangan sertifikasi, yang mereka rasakan sekarang justru semakin disibukkan dengan urusan administrasi pembelajaran. Ditambah lagi administrasi sebagai seorang pegawai negeri, seperti kehadiran, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan sebagainya.

Idelanya memang tuntutan penyusunan perangkat pembelajaran yang lengkap, linier dengan semakin meningkatnya penguasaan pedagogi dan kompetensi profesionalnya. Namun, kesibukan administrasi itu dirasakan guru justru tidak mendukung harapan tersebut. Kompetensinya tidak meningkat dengan tuntutan administrasi tersebut. Artinya, korelasi sertifikasi guru yang nyata adalah baru meningkatnya kesibukan guru mengerjakan administasi pembelajaran. Inilah yang kemudian memunculkan ironi “bisnis perangkat pembelajaran” dikalangan guru lintas satuan pendidikan dan lintas daerah.

Satu dasawarsa pemberian tunjangan sertifikasi secara umum terbukti belum optimal dalam meningkatkan kompetensi profesional dan penguasaan pedagogi guru. Kemampuan pedagogi guru masih menjadi persoalan. Bagaimana guru melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran, tindakan yang efektif di kelas, mengelola peserta didik dengan karakter dan kemampuan yang beragam, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, sampai dengan membingkai materi pelajaran dengan nilai-nilai karakter yang relevan untuk ditanamkan kepada peserta didik.

Begitu juga kemampuan profesional guru masih dirasakan jauh dari harapan. Apalagi dalam era teknologi saat ini yang dinamikanya luar biasa cepat. Guru dituntut mampu memutakhirkan pokok-pokok pikiran pembelajaran yang relevan dengan zaman, dan tentu penguasaan terhadap materi pebelajaran itu sendiri.

Namun, bukan berarti kebijakan sertifikasi guru pantas untuk dihilangkan, tetapi harus dilengkapi. Kesejahteraan guru itu satu kebutuhan. Namun, kebutuhan lainnya adalah program-program peningkatan kompetensi guru melalui berbagai metode diklat. Dengan alokasi 20 persen anggaran pendidikan, program ini sangat memungkinkan untuk diprioritaskan, ketimbang banyak diserap untuk pembangunan fisik yang hanya bersifat aksesori. Karena, guru merupakan unsur pertama dan utama dalam proses pembelajaran di sekolah, yang menentukan kualitas peserta didiknya.***