Beranda Hukum SBY: Terkait Bank Century, Wapres Boediono tidak Bisa Diadili

SBY: Terkait Bank Century, Wapres Boediono tidak Bisa Diadili

37
BERBAGI
Bambang Satriaji/Teraslampung.com
Presiden SBY saat bertemu Forum Pemred, Senin (10/3).  Foto Dok Setkab

Jakarta—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan,
terkait kasus Bank Century, Wakil Presiden (Wapres) Boediono tidak bisa diadili.
 Menurut SBY, kebijakan pemberian
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Indonesia untuk Bank Century
sebesar Rp6,7 triliun sudah tepat. Sebab, saat pengambilan kebijakan situasi
sedang krisis.
“Saya selalu katakan bahwa situasi 2008 itu memang
krisis. Cek saja pemberitaan media saat itu,” ujar SBY, sebagaimana
dilansir www.setkab.go.id, Selasa (11/3).
Menurut SBY Wakil Presiden Boediono yang kala itu
menjabat Gubernur Bank Indonesia, tidak bisa diadili atas langkahnya memberi
dana talangan kepada Bank Century. Karena langkah tersebut merupakan sebuah
kebijakan (policy), maka menurut SBY, tidak bisa diadli.
Policy tidak bisa diadili. Karena akan sulit
memutuskan policy untuk kepentingan pembangunan,” kata SBY.
Saat mengambil langkah menyelamatkan Bank Century itu,
lanjut SBY, dirinya yang saat itu sedang bertugas di luar negeri tidak
dihubungi oleh Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, saat itu ada
Wapres Jusuf Kalla di Jakarta.
“Jadi kalau tidak memberi tahu saya ya tidak salah.
Mereka punya kewenangan sesuai Undang-undang,” tegas SBY.
Saat itu, SBY sedang di Lima, Peru, menghadiri Konferensi
Tingkat Tinggi APEC dan KTT G20 di Washington DC.  “Saya konsisten
menganggap bahwa policy bail out itu perlu dilakukan untuk
mencegah memburuknya dampak krisis keuangan global ke dalam negeri,”
katanya.

Jika dalam policy development implementation ada
penyimpangan, lanjut Presiden SBY, ia menyerahkannya kepada proses hukum. “Saya
berharap tidak ada politisasi terhadap proses hukum kasus Century,” tandas SBY.