Beranda Pendidikan Sebut PAUD Terpapar Radikalisme, LPA Generasi Minta Wapres Berhati-hati

Sebut PAUD Terpapar Radikalisme, LPA Generasi Minta Wapres Berhati-hati

354
BERBAGI
Ilustrasi

TERASLAMPUNG.COM — Pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menyebut banyak lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengajarkan radikalisme mendapat tanggapan dari pendiri Gerakan Perlindungan Anak Asa Negeri (Generasi), Ena Nurjanah.

Aktivis anak itu mengingatkan, ada yang perlu diperhatikan dari ungkapan tersebut: ajaran radikalisme seperti apa yang dimaksud oleh Wapres.

“Hal itu agar tidak dianggap sebagai wacana yang terlalu mengada-ada. Jika mengajarkan radikalisme terkait menceriterakan sejarah yang berdarah-darah, maka itu belum tentu bermakna radikalisme,”  Ena Nurjanah, Selasa, 3 Desember 2019.

Menurut Ena Nurjanah, bisa jadi itu karena gurunya kurang memahami cara yang tepat dalam menyampaikan kisah sejarah kepada anak-anak PAUD.

Ia menjelaskan, cara penyampaian yang dianggap radikal tersebut bisa jadi terkait dengan kemampuan guru dalam menyampaikan materi ajar. Artinya, kata Ena, yang patut menjadi bahan evaluasi adalah cara mengajar guru yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar mampu menyampaikan kisah sejarah sesuai dengan tahapan usia anak.

“Bukan dengan membuat klaim bahwa guru mengajarkan radikalisme. Jadi, alangkah baiknya untuk tidak langsung membuat penilaian hanya karena melihat tanpa mengenali dan memahami fakta yang ada di lapangan,” kata Ena Nurjanah.

Ena Nurjanah mengingatkan, ketika pelabelan terjadi terhadap para pengajar PAUD, pasti akan menimbulkan banyak perdebatan, terutama bagi para pegiat PAUD.

“Mereka pasti kecewa bahkan bisa jadi marah dengan sangkaan yang belum tentu benar,” katanya.

Ena Nurjanah juga mengingatkan, satu hal yang harus disadari penuh oleh Pemerintah yaitu bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebutkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak-anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia baru sekitar 37,92 persen. Artinya, masih banyak anak-anak usia dini di Indonesia yang belum mendapat pendidikan dan ini seharusnya lebih menjadi perhatian pemerintah karena menjadi tanggung jawab negara sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

“Kami minta fokus utama Pemerintah semestinya memperbanyak berdirinya PAUD serta menghadirkan guru-guru PAUD yang terdidik dan berkualitas bagi terpenuhinya hak pendidikan anak usia dini,” tandasnya.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah juga menyayangkan pernyataan Wakil Presiden KH Maruf Amin yang menyebut ada indikasi PAUD sudah terpapar radikalisme.Menueut PP Aisyiyah tudingan itu dinilai tidak dapat digeneralisir.

Ketua Umum PP Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini menilai  tudingan itu bisa berdampak luas terhadap keberadaan PAUD di Indonesia.

“Berdampak luas terhadap keberadaan PAUD di Indonesia yang selama ini berkhidmat dalam mencerdaskan anak usia dini sebagai tunas bangsa yang diajari karakter yang mulia bagi masa depan Indonesia,” kata Noor, Minggu (1/12).

Noor mengingatkan, jumlah PAUD di Indonesia mencapai puluhan ribu. Bahkan, Aisyiyah sendiri memiliki sekitar 20 ribu PAUD yang sudah berlangsung satu abad merintis pendidikan usia dini di Indonesia.

Belum lama ini Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa hingga saat ini masih ada indikasi bahan pembelajaran yang dipergunakan di sekolah-sekolah di Indonesia, yang mengandung unsur radikalisme.

Ma’ruf menjelaskan, bahan pembelajaran yang terpapar unsur radikalisme tersebut, terindikasi ada di tingkat Sekolah Dasar (SD), termasuk juga di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Ada di tingkat SD, bahkan PAUD juga ada yang mengajarkannya. Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedang menelusuri, untuk kemudian dilakukan perbaikan,” kata Ma’ruf.

Loading...