Sejarah Hari Ibu, Berawal dari Kongres Perempuan Indonesia (2)

  • Bagikan
Maria Ulfa Ssntoso (berdiri) dalam Kongres Perempuan 1950. (Foto: Koleksi Triopen Museum)
Kehidupan
perkumpulan perempuan Indonesia (gerakan perempuan) bermula dari kegiatan para
perempuan di dalam perkumpulan umumnya (perkumpulan yang beranggotakan
campuran, perempuan dan laki-laki). Kaum perempuan di Nusantara, terutama yang
mengecap pendidikan sekolah dasar atau menengah biasanya memulai aktivitas
perkumpulan melalui kegiatan kepanduan (pramuka) atau dalam perkumpulan yang
dibentuk berlatar belakang kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatra
atau Jong Ambon. 
Melalui
perkumpulan pemuda inilah perempuan Indonesia turut beraktivitas. Misalnya
mereka turut bersama di dalam pendeklarasian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Di samping itu, berbagai
perkumpulan umum (pemuda) membentuk seksi perempuan seperti Wanito
Tomo
dari Boedi Oetomo, Poetri Indonesia dari Putra
Indonesia dan Wanita Taman Siswa dari Taman Siswa. Sedangkan perkumpulan
perempuan yang muncul pada awal gerakan di antaranya adalah Putri Mardika, pada
tahun 1916.
Beberapa
perempuan yang kemudian menjadi pelopor dan panitia pelaksana Kongres Perempuan
Indonesia pertama ikut serta dalam deklarasi di Jakarta itu. Mereka ini antara
lain Soejatin, Nyi Hajar Dewantoro, Sitti Sundari dan lain-lain. Seluruh
Indonesia pun mengikuti jejak ini dengan menggalang persatuan perempuan
Indonesia melalui Kongres Perempuan Pertama 22 Desember 1928. Saat inilah,
lahir beberapa ide untuk mengumpulkan berbagai perkumpulan perempuan dan
menggalang persatuan sesama perempuan yang tergabung melalui berbagai
perkumpulan perempuan.
Kongres
Perempuan Indonesia yang berlangsung tahun 1928 berkelanjutan hingga tahun
1941. Sejak tahun1941, tidak lagi diadakan Kongres Perempuan Indonesia. Kondisi
ini terutama sekali disebabkan oleh situasi politik Indonesia yang berada dalam
genggaman Jepang. Pemerintah pendudukan Jepang tidak hanya mematikan
bentuk-bentuk perkumpulan yang mandiri, tetapi melarang adanya perkumpulan
perempuan lain selain Fujinkai.
Setelah
Indonesia merdeka tidak lagi ada Kongres Perempuan, yang ada adalah Kongres
Wanita. Tanpa bermaksud memperdebatkan arti kata perempuan dan wanita, Kongres
Perempuan yang dilangsungkan pada tahun 1928 dan tahun selanjutnya merupakan
era kebangkitan perempuan Indonesia. Karena pada saat inilah pertama kali
muncul kesadaran perempuan Indonesia atas kepentingannya yang berbeda dari
rekan pejuang laki-laki. Pada masa itu pulalah perempuan Indonesia dapat
berkumpul secara bebas untuk menentukan kehendaknya.
Kongres
Perempuan Indonesia 22-25 Desember 1928
Kongres
Perempuan merupakan kegiatan yang bersifat kooperatif. Artinya kegiatan yang di
masa pergerakan nasional dikategorikan sebagai perjuangan yang dilakukan dengan
menjalin kerja sama dengan pemerintah kolonial. Artinya memiliki status legal,
legalitas Kongres diakui pemerintah kolonial, dan Kongres mengajukan tuntutan
pada pemerintah kolonial dalam bentuk rekomendasi. Bagi gerakan perempuan saat
itu, cara yang ditempuh ini memudahkan penyebarluasan gagasan kepada perempuan
dan masyarakat umum, terutama pihak kolonial, sehingga kaum perempuan kelas
menengah atau bangsawan tidak memiliki ketakutan untuk bergabung atau ikut
serta karena dianggap tidak radikal.
 Sedangkan pemerintah kolonial sendiri masih
memiliki nostalgia keberhasilan politik etis (kemajuan pendidikan bangsa bumi
putra) pada perempuan. Hal ini juga mencerminkan anggapan publik, khususnya
pemerintah, tentang stereotipe kegiatan perempuan dan perkumpulan perempuan.
Perkumpulan perempuan dianggap non-politis. Sebagai strategi, perempuan yang
menyelenggarakan Kongres memutuskan untuk tidak membicarakan “politik” dalam
arti umum. Kongres lebih menekankan pembahasan masalah perempuan yang menurut
anggapan umum, termasuk pemerintahan kolonial, adalah non-politis.
Perempuan
Indonesia dari berbagai latar belakang suku, agama, kelas, dan ras datang dari
seluruh Indonesia menghadiri Kongres yang diselenggarakan di Mataram
(Yogyakarta, sekarang). Para perempuan ini umumnya berusia muda. Persiapan
Kongres dilakukan di Jakarta, dengan susunan panitia Kongres Perempuan
Indonesia sebagai berikut: Nn. Soejatin dari Poetri Indonesia sebagai Ketua
Pelaksana, Nyi Hajar Dewantara dari Wanita Taman Siswa sebagai Ketua Kongres,
dan Ny. Soekonto dari Wanito Tomo sebagai Wakil Ketua.
Pada
saat itu dimulailah pengorganisasian untuk terselenggaranya Kongres Perempuan
Indonesia. Tidak
terbayangkan kini, saat  Indonesia masih belum memiliki fasilitas
transportasi, para perempuan dari berbagai daerah hadir ke Yogyakarta untuk
menghadiri Kongres. Banyak di antara para peserta Kongres dari luar Jawa harus
menempuh perjalanan dengan kapal laut berhari-hari untuk dapat tiba di
Yogyakara. Para perempuan ini juga banyak yang harus bergulat dengan persoalan
pribadi karena harus meninggalkan keluarga (kekasih), rumah maupun saudara
selama berhari-hari, yang tentunya pada masa ini sangat tidak lazim.

Kongres
ini dihadiri oleh perwakilan 30 perkumpulan perempuan dari seluruh Indonesia,
di antaranya adalah Putri Indonesia, Wanito Tomo, Wanito Muljo, Wanita Katolik,
Aisjiah, Ina Tuni dari Ambon, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Jong Java Meisjeskring,
Poetri Boedi Sedjati, Poetri Mardika dan Wanita Taman Siswa.
Pembahasan
berbagai isu utama permasalahan perempuan dibicarakan dalam rapat terbuka.
Topik yang diangkat saat ini di antaranya adalah kedudukan perempuan dalam
perkawinan; perempuan ditunjuk, dikawin dan diceraikan di luar kemauannya;
poligami; dan pendidikan untuk anak perempuan. Berbagai topik tersebut kemudian
memunculkan debat dan perbedaan pendapat dari perkumpulan perempuan yang
belatar belakang agama.
Akan
tetapi, berbagai perbedaaan itu tidak kemudian mencegat suatu kenyataan yang
diyakini bersama, yaitu perlunya perempuan lebih maju. Beranjak dari
permasalahan yang diungkap, Kongres memutuskan:
(1)  
untuk
mengirimkan mosi kepada pemerintah kolonial untuk menambah sekolah bagi anak
perempuan;
(2)  
pemerintah
wajib memberikan surat keterangan pada waktu nikah (undang undang perkawinan);
dan segeranya diadakan peraturan yang memberikan tunjangan pada janda dan
anak-anak pegawai negeri Indonesia;
(3)  
memberikan
beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tetapi tidak
memiliki biaya pendidikan, lembaga itu disebut stuidie fonds;
(4)  
mendirikan
suatu lembaga dan mendirikan kursus pemberatasan buta huruf, kursus kesehatan
serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan kanak-kanak;

(5)  
mendirikan
suatu badan yang menjadi wadah pemufakatan dan musyawarah dari berbagai
perkumpulan di Indonesia, yaitu Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia
(PPPI).

Selanjutnya >>> Sejarah Hari Ibu, Berawal dari Kongres Perempuan Indonesia (3)

  • Bagikan