Beranda Views Opini Sejumlah Alasan Pilkada Harus Ditunda Sekarang Juga

Sejumlah Alasan Pilkada Harus Ditunda Sekarang Juga

327
BERBAGI
Chandra Muliawan. Foto: Istimewa

Oleh: Chandra Muliawan

Salus populi suprema lex esto. Itulah adagium  filsuf Romawi Kuno, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), yang hingga kini masih terdengar nyaring di seluruh belahan bumi. Menurut Cicero, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.

Adagium yang dilontarkan Cicero itu menjadi salah satu asas dalam penerapan norma hukum ataupun penegakan hukum. Adagium tersebut kini kembali terasa terdengar nyaring,seperti bunyi lonceng raksasa yang mengingatkan penguasa untuk berhati-hati. Di Indonesia, konteksnya jelas: pemerintah masih bertekad melanjutkan menggelar pilkada serentak meskipun ancaman Covid-19 makin nyata.

Negara dalam hal ini pemerintah wajib membuat kebijakan sedemikian rupa guna merekayasa sosial dengan aturan atau regulasi dalam meminimalkan penyebaran dan menekan penambahan angka penyebaran Covid-19. Hal  itu selaras dengan teori dikemukakan oleh Roscoe Pound: Law as a tool of sosial engineering. Artinya, hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang tetap bernapaskan hak asasi manusia.Hukum diharapkan dapat berperan mengubah dan merekaya nilai-nilai sosial dalam masyarakat agar menjadi lebih baik.

Namun, hal tersebut tidak berjalan. Bahkan menambah angka kasus Covid-19. Begitu pula halnya dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang telah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Peraturan ini hanya mengatur tentang penundaan pelaksanaan Pilkada ini serentak akan digelar di 270 daerah, meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota dan tahapannya sudah dilaksanakan serta puncak adalah pungutan suara pada 9 Desember 2020.

Tahapan pendaftaran pasangan calon pada 4-6 September 2020 silam menjadi salah satu alasan agar Pilkada ditunda sekarang juga. Sebab, hampir dari seluruh Bakal Calon yang mendaftar melibatkan massa yang berkerumun dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Bawaslu mencatatat ada 243 Bakal Calon yang melangar Protokol Kesehatan. Namun itu hanya catatan: tidak ada mekanisme dan sanksi yang jelas bagi bakal calon ataupun (nanti) calon yang melanggar protokol kesehatan dikarenakan adanya kekosongan peraturan (vacum of wet). Terlebih sudah ada penyelenggara Pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah dan bakal calon kepala daerah yang terpapar Covid-19. Terbaru, Ketua KPU RI Arif Budiman dinyatakan positif Covid-19. Sebab itu, tidak ada alasan lain untuk menunda Pilkada sekarang juga.

Permasalahan selanjutnya adalah penetapan penundaan pilkada yang harus disetujui antara KPU, Pemerintah dan DPR sebagaimana dalam Pasal 122A UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2020. Dalam Perpu itu itu dinyatakan:

1) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12O dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.
2) Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal tersebut menjadi kemunduran bagi kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerag. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, penetapan penundaan pilkada dalam skala lokal menjadi kewenangan KPU. Surat Keputusan dikeluarkan oleh KPU. Namun, sebelum menjadi dasar Surat Keputusan itu harus ada persetujuan ketiga belah pihak antara KPU, Pemerintah dan DPR yang menyebabkan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu terkunci, hal tersebut merupakan suatu kemunduran dari sifat kemandirian KPU dan menimbulkan adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest) .

Apabila tetap dilanjutkan pelaksanaan Pilkada, ini menjadi ancaman penyebaran Covid-19 kluster Pilkada dan potensi Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Di antaranya yaitu:
1. Hak untuk hidup yaitu merupakan hak yang tidak dapat dicabut (non-deregable right), yang dijaminkan dalam Pasal 28A UUD 1945, Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Polik (Diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005).
2. Hak atas kesehatan, yang pengaturan jaminannya ditetapkan dalam Pasal 28H UUD 1945, Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 12 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005), dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Hak atas rasa aman, menekankan kewajiban negara atau pemerintah untuk memberikan jaminan atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan hak milik. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Maka, jangan sampai adagium “salus populi suprema lex esto” menjadi bias dikarenakan tetap dilaksanakannya tahapan Pilkada tanpa adanya jaminan terhadap keselamatan rakyat. Untuk itu, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu harus menunda Pilkada pilkada sekarang juga. Selain itu, bakal calon kepala daerah dan partai politik juga lebih menekan ego agar kontestasi pilkada berjalan lancar, aman, dan berpihak pada keselamatan takyat.

Terkait hal itu, LBH Bandarlampung akan membuat dan menyampaikan petisi kepada Pemerintah, DPR, dan KPU untuk menunda Pilkada sekarang juga. Sebab, UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada sebagai landasan hukum dalam penundaan pilkada tidak memuat substansi mengenai teknis pengaturan tahapan pilkada sesuai protokol kesehatan. UU tersebut juga tidak mengatur penyesuaian anggaran selama penyelenggaraan pilkada.

Yang lebih penting lagi: penundaan Pilkada perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan warga negara dari ancaman Covid-19.***

*Chandra Muliawan, S.H., M.H., C.L.A. adalah Direktur LBH Bandarlampung

Loading...