Beranda Politik DPRD Lampung Sejumlah Karyawan Laporkan Pengalihan Aset PT Hanjung ke DPRD Lampung

Sejumlah Karyawan Laporkan Pengalihan Aset PT Hanjung ke DPRD Lampung

760
BERBAGI
Audiensi karyawan PT Hanjung dengan DPRD Lampung.

TERASLAMPUNG.COM — Sejumlah karyawan PT Hanjung Indonesia kembali mendatangani DPRD Provinsi Lampung, Senin (16/10/2017). Mereka melaporkan pengalihan yang dilakukan perusahaan asal Korea Selatan itu kepada para anggota Dewan

Perwakilan karyawan perusahaan industri alat berat dan konstruksi beralamat di Srengsem, Bandarlampung, dan terancam pailit itu diterima anggota DPRD Lampung Komisi V Abadulah Fadri, Yandri Yazir, Ali Imron, Mirzali, Akmaludin, dan Yanuar.

Mereka menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan nasibnya sebagai karyawan Hanjung yang lebih dari setahun terkatung-katung. Kondisi ini terjadi sejak perusahaan asal Korea Selatan ini terancam pailit yang kini sedang bergulir di Pengadilan Niaga di Jakarta.

Dalam Pernyataan Sikap disebutkan, sejak satu tahun terakhir, sekitar 150 karyawan nasibnya tidak jelas. Upah atau gaji mereka dibayar separoh dan diduga ada sebagian karyawan yang tidak memperoleh gaji.

Mereka yang menamakan diri Tim Sebelas PT Hanjung Indonesia Bandarlampung dan Lembaga Bantuan Hukum Cika (LBH Cinta Kasih) sebagai tim advokasi pekerja menyampaikan lima pernyataan sikap.

Pertama, mereka menyatakan prihatin atas kondisi terancam pailitnya PT Hanjung Indonesia Bandarlampung karena seharusnya dengan pemerintah saat ini yang bermoto bekerja, bekerja, dan bekerja, idealnya lapangan kerja bertambah bukannya perusahaan gulung tikar.

Kedua, sejak 2 Januari 2016, PT Hanjung Indonesia merumahkan para karyawannya dengan alasan perusahaan tidak berproduksi dan dipailitkan oleh salah satu krediturnya.

Ketiga, PT Hanjung Indonesia Bandarlampung telah memotong upah atau gaji karyawan sebesar 50 persen setiap bulan sejak April 2017.

Keempat, selama proses pemailitan diduga terjadi pemindahan aset perusahaan berupa alat berat/mesin yang dilakukan atas perintah pihak yang tidak diketahui. Padahal beluma da keputusan resmi dari Pengadilan Niaga Jakarta.

Terakhir, mereka mendesak Kapolda Lampung dan Bea Cukai Bandarlampung mengusut dugaan pemindaan aset perusahaan dan perusahaan menuntaskan persoalannya dengan para karyawannya.

TL/ILS