Sejumlah Kepala Dinas Lampura Justru tidak Tahu Masa Jabatannya Diperpanjang

Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi atau kepala dinas di lingkungan Pemkab Lampung Utara sepertinya malah tidak mengetahui jika masa jabatan mereka telah diperpanjang. Bukan itu saja, bahkan, ada di antara mereka yang belum mengetahui jika lima tahun merupakan batas maksimal suatu Jabatan Pimpinan Tinggi.

“Saya malah baru tahu ini kalau‎ ada batas maksimal jabatan,” kata Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian‎ Lampung Utara, Dina Prawitarini, Rabu (26/1/2022).

Ketidaktahuan mengenai masa jabatan itu dikarenakan ia tidak begitu meng-update informasi yang mengatur hal tersebut. Saat ditanya apakah sebelumnya telah diberitahukan jika masa jabatannya di instansi yang saat ini dipimpinnya tersebut telah diperpanjang, Dina mengaku tidak mampu memberikan jawaban pasti.

“Saya lupa apakah sudah diberitahu atau belum. Di usia saya seperti ini wajarlah kalau banyak lupanya,” terangnya.

Hal yang kurang tak lebih sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Utara, Sri Mulyana. Bahkan, ia malah terkesan belum mengetahui jika masa ‎jabatannya telah diperpanjang.

“Kan kami juga nunggu. Kapan Ukom (Uji Kompetensi) selanjutnya,” ‎kata dia.

‎Sayangnya, baik Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja‎, dan Dinas Perhubungan Lampung Utara belum berhasil dihubungi. Pesan WhatsApp yang disampaikan masih belum mendapat balasan dari ketiganya.

Meskipun aturan mewajibkan suatu Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun, namun ternyata hal itu diduga tidak berlaku di lingkungan Pemkab Lampung Utara. Buktinya, terdapat lima JPT yang ditempati oleh pejabat sama yang masa jabatannya telah melebih ketentuan.

‎”Ketentuan tentang masa JPT memang diatur dalam Pasal 117 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 133 di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS,” akui Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Hendri Dunant mewakil Kepala BKPSDM Lampung Utara, Hairul Fadila.‎

Ia mengatakan, berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat lima pejabat yang menempati JPT yang dianggap telah melebih batas ketentuan. Kelima jabatan yang dimaksud ialah ‎Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lalu, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, dan Kepala Dinas Perhubungan.‎