Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Sejumlah Program Disdukcapil Lampung Utara 2017 Berpotensi Bermasalah

Sejumlah Program Disdukcapil Lampung Utara 2017 Berpotensi Bermasalah

183
BERBAGI

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Sejumlah program atau kegiatan ‎yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lampung Utara tahun 2017 silam berpotensi bermasalah. Penyebabnya, realisasi di lapangan dari sejumlah program atau kegiatan mereka di tahun itu disinyalir jauh berbeda dengan apa yang telah direncanakan.

Misalnya adalah program sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil dan program publikasi kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

‎Secara kasat mata, dilihat dari nama programnya saja jelas terlihat kejanggalan. Bagaimana tidak?Perda yang dimiliki Lampung Utara yang meng‎atur ihwal kependudukan terakhir kali disahkan pada tahun 2012. Secara otomatis Perda itu gugur dengan sendirinya karena dibuat sebelum Undang – Undang Nomor 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan terbit.

Jika program sosialisasi itu mereka anggarkan pada tahun 2013 ‎mungkin hal itu dapat dimaklumi karena biasanya setiap program itu dibuat dan ditetapkan setahun sebelumnya.

Menariknya, entah karena tidak tahu atau mungkin hanya sekadar akal – akalan saja untuk mengeruk uang negara, instansi itu ternyata membuat program itu pada tahun 2017. Padahal rentang wakt‎u kurang lebih empat tahun (2013-2017) pasca UU itu terbit cukup lama sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk membuat program dengan nama seperti itu.

Potensi bermasalah juga terjadi dengan program publikasi kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil. ‎Penyebabnya juga nyaris serupa, yakni antara realisasi di lapangan dan perencanaan diduga jauh berbeda. Padahal, biaya yang dihabiskan untuk kedua program ini mencapai ratusan juta.

Dugaan ini kian terang benderang saat wartawan media ini mendapat keterangan dari Kepala Bidang Pemanfataan Data dan Inovasi Pelayanan di instansi itu, Yurmasati.

Ia membenarkan bahwa program sosialisasi perda itu bukanlah menyosialisasikan perda melainkan sosialisasi tentang UU 24/2013.

‎”Namanya saja seperti itu, tapi yang disosialisasikan adalah UU 24/2013 dan bukan perda,” akui dia.

Ia beralasan, pihaknya hanya sekedar mengadopsi program lama yang kebetulan nama programnya seperti itu. Program yang diadopsi itu telah termasuk rencana pembangunan jangka menengah daerah yang mengacu pada rencana strategis instansinya. Inilah alasannya mengapa mereka tidak dapat mengubah nama program itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di lapangan.

“Dan itu enggak salah (sama sekali). Karena memang belum ada perda, jadi yang kami sosialisasikan itu UU nomor 24/2013,” katanya dengan enteng.

Sementara mengenai program publikasi kebijakan ‎administrasi kependudukan, perempuan berjilbab ini mengatakan bahwa realisasi program ini di lapangan hanya sebatas pembuatan/pemasangan baliho, spanduk dan sejenisnya di sejumlah desa yang akan dikunjungi oleh bupati.

Menurutnya, program ini bertujuan untuk memberitahukan kepada warga tentang pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil dan memberitahukan bahwa pelayanan administrasi kependudukan itu tidak dikenakan biaya.

“Program ini hanya berupa pemasangan banner, spanduk dan sejenisnya‎. Mengenai berapa total anggaran untuk program ini, saya lupa,” jelas dia.

Loading...