Sekab Lampura: Pengangkatan Adrie sebagai Sekwan Sesuai Prosedur

  • Bagikan
Sekretaris Kabupaten sekaligus Ketua Beperjakat Lampung Utara‎, Samsir menjawab pertanyaan wartawan seputar polemik pergantian Sekretaris DPRD yang didesak untuk dibatalkan.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — ‎Sekretaris Kabupaten Samsir sekaligus Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menyatakan, pengangkatan Adrie yang kini diprotes oleh sejumlah kalangan DPRD telah sesuai dengan prosedur yang ada.

“Kami enggak berani kalau (pengangkatan Adrie sebagai anggota DPRD) tak sesuai pro‎sedur,” jelas Samsir.

Terkait desakan pembatalan Adrie sebagai Sekretaris DPRD, Samsir mengatakan, pihaknya belum dapat memberikan komentar seputar hal tersebut. Mengingat, kalangan DPRD belum mengirimkan surat secara resmi ‎kepada Pemkab.

“Saya belum bisa tanggapi, suratnya belum ada. Kalau sudah diterima, baru kita bisa jawab,” katanya.

Beberapa jam sebelumnya, sejumlah kalangan DPRD Lampung Utara mendesak Pemkab membatalkan keputusan pengangkatan Adrie sebagai Sekretaris DPRD yang baru menggantikan Azwar Yazid. Sebab, penunjukan Adrie ini disinyalir tak sesuai dengan aturan.

“Kami minta pak Bupati mencabut kembali Surat Keputusan (SK) pengangkatan Adrie sebagai Sekretaris DPRD. Pengangkatan Adrie ini, kami nilai enggak sesuai aturan yang ada,” tegas anggota Fraksi PKB di DPRD, Syamsu Nurman, ‎di gedung DPRD, Senin (16/1/2017).

Aturan yang diduga dilanggar oleh Pemkab dalam persoalan ini, masih menurut Syamsu, tak lain ada Undang – Undang (UU) Nomor 42/2014 atas Perubahan UU MD3 Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam UU MD3 khususnya pasal 420 ayat 2 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Bupati/Wali kota, jelas disebutkan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris DPRD
Persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Pentingnya persetujuan Pimpinan DPRD terkait pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD ini juga ditegaskan dalam ‎PP 18 Tahun 2016 khususnya pasal 31 ayat 3. Pasal 31 ayat 3 ini menyebutkan bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

“Sepanjang pengetahuan kami, persetujuan sebagaimana yang diamanatkan UU terkait pergantian Sekretaris DPRD sepertinya belum pernah dimintakan oleh rekan – rekan eksekutif,” ‎papar Syamsu lagi.

  • Bagikan