Beranda Hukum Korupsi Seknas Jokowi Tolak Asimilasi dan Bebas Bersyarat Muhammad Nazaruddin

Seknas Jokowi Tolak Asimilasi dan Bebas Bersyarat Muhammad Nazaruddin

141
BERBAGI
Koordinator Divisi Hukum dan HAM Seknas Jokowi, Dedy Mawardi

TERASLAMPUNG.COM — Usulan pembebasan bersyarat tahanan kasus korupsi wisma atet, M. Nazaruddin, yang diajukan Kepala LP Sukamiskin mendapatkan reaksi dari pelbagai kalangan. Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, misalnya, pada Senin (5/2/2018) dengan tegas menolak usulan itu.

Dalam suratnya kepada Menteri Hukum dan HAM dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (5/2/2018), Koordinator Divisi Hukum dan HAM Seknas Jokowi, Dedy Mawardi, mengatakan meskipun usulan asimilasi dan pembebasan bersyarat  menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, namun perlu diperhatikan dengan ketat syarat-syarat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012.

“Kami menolak Asimilasi dan bebas bersyarat Muhammad Nazaruddin. Kami meminta agar Menteri Hukum dan HAM dan Ketua KPK tidak menyetujui usulan asimilasi dan bebas bersyarat
atas nama Muhammad Nazaruddin,” kata Deddy.

Menurut Deddy, usulan itu tidak selaras dengan lanhkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki komitmen yang kuat dan tegas dalam hal pemberantasan korupsi.

“Oleh karena itu, usulan asimilasi dan pembebasan bersyarat narapidana Muharnmad Nazaruddin ini pun merujuk kepada komitmen Presiden Jokowi tersebut,” katanya.

Deddy mengatakan, suara-suara masyarakat yang menolak usulan asimilasi dan pembebasan bersyarat Muhammad Nazaruddin yang disampaikan oleh masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dari pengusul, KPK , dan
Menteri Hukum dan HAM untuk menyetujui asimilasi dan pembebasan bersyarat tersebut.

Sebelumnya santer dikabarkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, mengusulkan pembebasan bersyarat kepada Muhammad Nazaruddin yang terjerat dua kasus korupsi berbeda oleh KPK.

Pertama, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut divonis 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 200 juta karena terbukti menerima suap sebesar Rp 4,6 miliar. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memperberat hukumannya menjadi 7 tahun penjara dan Rp 300 juta.

Kemudian pada 15 Juni 2016 Nazaruddin kembali divonis dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Ia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara.