Opini  

Sekolah Berdinding Geribik

Dr. Syarief Makhya (Foto: Istimewa)
Bagikan/Suka/Tweet:

Oleh Syarief Makhya*

Dua hari terakhir di harian Teraslampung.com (20-21/7) dimuat tampilan sekolah SDN 1 Handuyangratu Bungamayang, Lampung Utara dengan kondisi yang memprihatinkan. Bangunan sekolah masih berdinding geribik dan sangat tidak layak dari segi bangunan untuk standar sekolah yang sehat dan kondusif dalam proses pembelajaran.

Mungkin saja bukan hanya di SDN 1 Handuyangratu Bungamayang, bisa jadi ditemukan di tempat lain. Ironis memang di saat Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan yang ke 77 masih ditemukan bangunan SD yang tidak layak.

Umumnya penilaian masyarakat kesan pertama untuk menilai sekolah itu yaitu fasilitas, dari tampilan gedung, kebersihan, fasilitas pembelajaran, kualitas guru, keamanan, ketersedian tempat parkir, dsb. Kalau kesan awal dinding gedung sekolah masih geribik, pasti akan merembet pada hal-hal lain, dalam logika yang sederhana bagaimana mungkin siswa akan memperoleh kenyamanan dalam belajar, percaya diri, dst kalau kualitas bangunannya sangat jelek dan tidak layak.

Umumnya masyarakat melihat sekolah yang buruk hanya dilihat sebagai bentuk kekurangan atau keterbatasan anggaran pemerintah untuk membangun fasilitas pendidikan; pada hal di era sekarang ketika pemerintah menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar 20% yang sebagian besar diperuntukan untuk pembangunan fisik, sebenarnya tidak cukup alasan pemerintah tidak membangun sekolah yang layak untuk proses pembelajaran.

Di sisi lain juga, sekolah buruk atau tidak layak hanya karena persoalan keterbatasan anggaran, pada hal fenomena tersebut adalah bentuk ekspolitasi atau penindasan terhadap hak rakyat dalam memperoleh pendidikan. Dalam perspektif HAM, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

Oleh karena itu, hak memperoleh pendidikan bukan hanya diartikan dalam pengertian memperoleh akses pendidikan (keterjangkauan dari aspek biaya atau jarak tempuh ke tempat pendidikan), tetapi juga kelayakannya dari aspek fasilitas, gedung, perpustakaan, jaringan internet, termasuk standar kualitas guru.

Mengapa?

Jika sekolah geribik di Lampung Utara itu karena alasan sengketa tanah dan sudah berlangsung sejak tahun 2012 atau sudah 10 tahun lamanya tidak cukup alasan sebagai dasar untuk mempertahankan sekolah berdinding geribik. Pemda tidak punya opsi lain, pilihannya hanya mengambil jalan pintas dengan mengorbankan hak rakyat untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.

Ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah sekolah berdinding geribik bisa diinterpretasikan antara lain membangun kelayakan pendidikan tidak menjadi skala prioritas, kepedulian dan keberpihakan Pemda terhadap peningkatan mutu pendidikan sangat kurang, mengabaikan hak rakyat untuk memperoleh fasilitas pendidikan.

Memperbaiki atau membangun sekolah SD dari sisi anggaran sebenarnya tidak dikategorikan menelan biaya yang mahal, jika dibandingkan dengan biaya kebutuhan membangun fasilitas gedung perkantoran, atau membeli beberapa kendaraan dinas bagi pejabat pemda.

Dalam cara pandang lain, pemda setiap menyusun dan merencanakan APBD selalu diawali dengan musrenbang mulai dari desa, kecamatan sampai musrenbang tingkat kabupaten. Pada saat musrenbang ada jaring aspirasi untuk mengusulkan berbagai kepentingan dari bawah yang nantinya akan diputusakan untuk dimasukan dalam APBD.

Jadi, kalau dalam kurun waktu 10 tahun lamanya ada pembiaran sekolah geribik, artinya dari sudut politik anggaran, pemda Lampung Utara tidak ada upaya untuk memprioritaskan kualias pendidikan, pada hal pendidikan adalah salah pelayanan dasar yang wajib diprioritaskan.

Persoalan sekolah geribik bukan persoalan ketidaktahuan informasi, tetapi isu ini masalah kapabilitas pemerintahan yang tidak bisa menyelesaikan masalah dan tidak ada visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Isu pendidikan dewasa ini bukan lagi pada aspek pemerataan, tetapi sudah saatnya beralih pada isu pemerataan kualitas pendidikan.

Sekolah yang berualitas bukan hanya milik masyarakat kota, sebagaimana yang terjadi sekarang, sebahagian sekolah yang berkualitas, yang unggul dan yang bangunannya megah numpuk di kota. Tetapi, di kabupaten, di daerah terpelosok sudah saatnya menampikan sekolah yang berkualitas, sehingga tamatan sekolah di daerah terpencil juga bisa berkompetisi dengan lulusan yang ada di kota-kota.

Calon siswa yang ada di desa-desa kalau mau milih sekolah yang berkualitas tidak perlu datang ke kota, cukup memilih sekolah yang ada di daerah, yang ada disekitarnya, apa lagi sekarang dengan diterapkann sistem zonasi, maka pemerataan kualitas pendidikan menjadi keniscayaan.

Akhirnya, DPRD, masyarakat yang peduli dengan masalah pendidikan, para pegiat pendidikan dan LSM berhak menggugat dan mempertanyakan kepada Bupati Lampung Utara atas pembiaran sekolah geribik, tidak boleh dibiarkan karena ada hak rakyat untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.***

*Dr. Syarief Makhya, M.Si adalah staf pengajar di FISIP Universitas Lampung