Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Sekretaris Dinas Perhubungan tak Berani Komentar Soal Raibnya 8 Mobil Bantuan Kementerian...

Sekretaris Dinas Perhubungan tak Berani Komentar Soal Raibnya 8 Mobil Bantuan Kementerian PDT

31
BERBAGI
Salah satu modil dari 9 mobil bantuan Kementerian PDT yang raib ditemukan Kodim Lampung Utara pada 17 Maret 2015 lalu.

‎Feaby/Teraslampung.com

Kotabumi–Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Utara, Susilo Dwiko,  ‎enggan berkomentar banyak terkait ‘leletnya’ kinerja instansinya dalam menelusuri keberadaan 8 unit mobil yang diberikan kepada para Kelompok Tani (Poktan) ‘bermasalah’.

“Saya engg‎ak berani komentar (soal itu). Silahkan langsung ke Pak Kadis (Kepala Dinas),” kata Susilo melalui sambungan telepon, Selasa (7/4).

Kendati terus didesak untu‎k memberikan komentar dalam persoalan ini, Susilo tetap bersikukuh tak ‘berani’ berkomentar. “Enggak berani (saya),” tuturnya.

Sebelumnya, ‎lambannya kinerja Dishub dalam menelusuri keberadaan 8 unit mobil yang dihibahkan kepada Poktan yang diduga kuat Poktan fiktif menuai kritik dari mantan staf ahli Bupati Lampura. Kritikan ini didasari oleh keberhasilan Kodim 0412 yang berhasil menarik satu unit mobil yang bermasalah tersebut. Padahal, tugas pencarian dan penarikan mobil dimaksud merupakan tugas utama tim yang digawangi oleh Dishub.

BACA: Kodim Lampung Utara Amankan Mobil Dinas Kementerian PDT

Harusnya Dishub itu malu dengan keberhasilan pihak Kodim mengamankan 1 unit mobil yang selama ini mereka cari. Karena yang harusnya nangkap mobil itu tim Dishub bukan Kodim,” sindir mantan staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ini, Minggu (29/3).

Menurut Efrizal, pembentukan tim yang digawangi oleh Dishub Lampura untuk mengurusi perkara 8 unit mobil yang tersisa merupakan hal yang sangat mubazir. Karena selain mubazir, sejatinya penyelesaian perkara ini tidak sesulit seperti yang dibayangkan jika memang Dishub memiliki komitmen serius untuk menyelesaikannya. “Untuk selesaikan masalah mobil – mobil itu sangat mudah. Cukup dibahas di internal Dishub saja. Enggak perlu bentuk tim yang enggak ada hasilnya,” kata dia.

Sedianya, kata Minak Ef, sapaan akrabnya, Dishub cukup mengundang seluruh mantan petinggi Dishub seperti mantan Kepala Dinas tahun 2010/2011, dan tahun 2012/2013, seperti Asmidi dan Kodari.

Selain itu, Dishub juga harus memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), serta bendahara barang yang terlibat dalam pengadaan mobil – mobil itu. Pemanggilan mantan petinggi Dishub dan mantan pejabat lainnya itu untuk mempertanyakan bagaimana prosedur hibah mobil kepada para Poktan dimaksud. Tujuannya, untuk mengetahui keberadaan mobil itu.

“Kalau mereka (mantan pejabat) masih ngeyel (bandel) juga, limpahkan ke inspektorat atau Polisi,” paparnya.

Efrizal menuding tak jelasnya rimba dari kesembilan mobil (kini tinggal delapan) itu mengisyaratkan bahwa mobil – mobil itu memang sengaja digelapkan oleh sejumlah oknum – oknum Dishub.

“Ada indikasi penggelapan karena mobil – mobil itu harusnya diberikan ke Poktan. Kenapa bisa ke orang lain (seperti yang terjadi dalam penangkapan satu unit mobil yang diamankan oleh Kodim),” tutur dia.

Diketahui, Hibah alat transportasi berupa mobil dari Kementrian Pembangungan Daerah Tertinggal (KPDT) sejak tahun 2010, 2011 dan 2012 kepada Kabupaten Lampura diduga bermasalah. Berdasarkan data yang diperoleh, terhitung sejak tahun 2010 hingga 2012, bantuan hibah dari Kementerian PDT itu mencapai 9 unit kendaraan.

Rinciannya, tahun 2010 sebanyak 4 unit kendaraan, tahun 2011 sebanyak 2 unit dan tahun 2012 sebanyak 3 unit. Salah satu contoh kendaraan yang dihibahkan ke Poktan yaitu mobil Pick Up Mitsubishi Strada CR2.5 A DC.

Delapan unit kendaraan ‘bermasalah’ yang masih belum ditemukan itu memiliki nomor polisi BE 9019 JZ, BE 9024 JZ, BE 9017 JZ, BE 9417 JZ, BE 9418 JZ, BE 9421 JZ, BE 9422 JZ dan BE 9423 JZ.

Baca Juga:  Tak Bisa Temukan 9 Mobil Bantuan, Seharusnya Dishub Lampura Malu